Media Kampung – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump melancarkan strategi baru berupa tekanan ekonomi yang tajam terhadap Iran sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Langkah ini dikenal sebagai “D-Day ekonomi” yang bertujuan memberikan konsekuensi ekonomi berat bagi negara atau lembaga yang tetap bertransaksi dengan Iran.
Tekanan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dijalankan secara ketat dengan melibatkan seluruh kekuatan pemerintah dan Departemen Keuangan AS. Ancaman ini mencakup tindakan terhadap transfer uang, pembelian minyak, hingga transaksi muatan di laut yang berkaitan dengan Iran. Bessent juga menegaskan bahwa negara-negara sekutu harus memilih antara mendukung AS atau menghadapi sanksi yang berat.
Wakil Presiden AS, J.D. Vance, menyebut fase ini sebagai “fase baru” dalam perang melawan Iran, yang menitikberatkan pada tekanan ekonomi sebagai alat utama. Meskipun strategi ini kompleks dan berisiko mendapat balasan dari Iran, AS yakin bahwa tekanan berkelanjutan ini akan mengubah perhitungan dan melemahkan perekonomian Iran secara signifikan.
Sementara itu, Iran menolak dan mengkritik keras langkah AS ini. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut “D-Day ekonomi” sebagai kebijakan yang gagal dan hanya akan memperparah permusuhan, selain menuding AS melakukan “terorisme ekonomi” yang berdampak pada perekonomian global dan kedaulatan negara lain.
Konflik yang terjadi sejak serangan AS dan Israel pada Februari 2026 telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan mengguncang pasar energi dunia, terutama di kawasan Teluk dengan Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan minyak. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata pada April dan Juni, perundingan dan situasi keamanan masih penuh ketegangan dan belum mencapai penyelesaian permanen.
Tekanan ekonomi yang dijalankan AS termasuk sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran, sebagai bagian dari upaya isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar yang melibatkan berbagai sekutu. Kebijakan ini diharapkan dapat melemahkan kemampuan Iran membayar tentara dan mengendalikan inflasi yang tinggi di dalam negeri Iran.
Selain aspek militer dan politik, langkah ini juga memberikan dampak pada pasar minyak global. AS berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas untuk mengurangi tekanan harga energi domestik sekaligus memperbesar tekanan terhadap Iran. Namun, situasi di Selat Hormuz tetap menjadi titik rawan yang membutuhkan perhatian khusus dari komunitas internasional.
Dalam dinamika ini, kebijakan ekonomi AS termasuk buyback obligasi pemerintah yang juga menjadi perhatian global, dengan Indonesia menilai langkah buyback AS sebagai penguatan kebijakan fiskal yang sesuai dengan standar internasional.
Konflik dan tekanan ekonomi ini masih akan terus berkembang, dengan harapan agar diplomasi dapat kembali membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan yang strategis dan rawan tersebut.
Tinggalkan Balasan