Media Kampung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) percontohan dalam implementasi transaksi elektronifikasi di Pemerintah Daerah (Pemda). Penunjukan ini bertujuan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penunjukan tersebut diumumkan bersamaan dengan penandatanganan Non-Disclosure and Data Sharing Agreement (NDAS) antara Bank Banten dan Ditjen Bina Keuda yang digelar pada Jumat, 10 Juli 2026, di Kantor Kemendagri, Jakarta. Acara dihadiri oleh Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Teguh Narutomo, Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah, serta Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami beserta jajaran.

Teguh Narutomo menekankan peran penting BPD dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia berkomitmen mengawal pelaksanaan proyek percontohan ini agar berjalan optimal dan cepat, mengingat keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi daerah lain. “Kita percayakan Banten ini menjadi daerah percontohan,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyambut positif kepercayaan tersebut. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan mengoptimalkan kontribusi dan pendapatan daerah. “Salah satunya melalui dukungan dari seluruh Pemda di Provinsi Banten melalui penempatan RKUD di Bank Banten,” katanya. Saat ini, Bank Banten terus meningkatkan layanan di cabang dan gerai Samsat, serta memperkuat sistem operasional dan digitalisasi transaksi keuangan seperti QRIS dan virtual account.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah mengapresiasi penunjukan Provinsi Banten sebagai pilot project. Ia menyebutkan bahwa Bapenda terus berupaya meningkatkan pendapatan, terutama dari sektor pajak, melalui berbagai kanal elektronik seperti marketplace, aplikasi Signal, Samling, dan penjemputan door to door. Berkat upaya tersebut, pada Mei 2026 sektor pendapatan mengalami surplus, dan capaian triwulan pertama dan kedua tumbuh positif sebesar 35 persen. “Transaksi elektronik kita cukup masif untuk pembayaran pajak,” pungkasnya.




















Tinggalkan Balasan