Banyuwangi Sabet APBD Award 2024 dari Kemendagri, Dapat Reward Miliaran
Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Banyuwangi dalam kategori “realisasi belanja tertinggi,” yang menandakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain penghargaan, Banyuwangi juga mendapatkan apresiasi berupa reward sebesar Rp. 6,4 miliar. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan APBD Award 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik penghargaan ini dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas apresiasi yang diberikan. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ipuk, Sabtu (21/12/2024).
Ipuk menjelaskan bahwa APBD Banyuwangi selama ini digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah, baik yang wajib, unggulan, maupun penunjang. Program-program daerah tersebut juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan keberlanjutan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.
“Sinkronisasi ini kami lakukan untuk memastikan harmonisasi dan sinergi antara program di pusat, provinsi, dan daerah,” ujar Ipuk.
Guntur Priambodo menjelaskan bahwa salah satu indikator penilaian penghargaan ini adalah kecepatan penyerapan belanja APBD. “Yang dinilai adalah apakah setelah APBD disahkan, langsung terjadi penyerapan belanja yang sesuai dengan anggaran kas,” katanya.
Untuk mencapai realisasi belanja APBD yang tinggi, Banyuwangi menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari perencanaan anggaran yang tepat, penguatan kapasitas SDM, efisiensi pengelolaan belanja, penggunaan teknologi informasi, kolaborasi dengan sektor swasta, hingga pemantauan dan evaluasi secara intensif. Selain itu, percepatan proyek infrastruktur dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan.
“Kami memastikan bahwa pengesahan APBD di Banyuwangi selesai di bulan Desember, sehingga program kegiatan bisa langsung dijalankan di awal tahun,” terang Guntur. Ia menambahkan bahwa belanja harus sesuai dengan anggaran kas, tidak kurang atau lebih, agar tidak menimbulkan hutang.
Penghargaan APBD Award ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
