Pemkab Mojokerto Kembali Raih WTP, 12 Tahun Berturut-turut Jaga Kepercayaan Publik
Media Kampung – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menandai keberhasilan selama 12 tahun berturut-turut yang berhasil menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor BPK Jatim
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 diserahkan secara resmi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang berlokasi di Sidoarjo pada hari Jumat, 29 Mei 2025. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 33 pemerintah daerah di Jawa Timur juga menerima opini WTP sebagai pengakuan atas kualitas pengelolaan keuangan daerah masing-masing.
Makna Opini WTP dan Temuan BPK
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP diberikan apabila laporan keuangan dianggap wajar tanpa adanya pengecualian material. Namun, Yuan menegaskan bahwa opini WTP bukan jaminan bebas dari potensi penyimpangan atau kecurangan.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” tegas Yuan.
Dalam pemeriksaan terhadap 33 pemerintah daerah, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan, meskipun tidak berpengaruh material terhadap opini. Beberapa catatan tersebut meliputi pengelolaan dan penatausahaan aset yang belum tertib, kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada belanja modal jalan, irigasi, serta jaringan.
Selain itu, ditemukan juga permasalahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kesalahan penganggaran belanja, serta denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. BPK telah meminta tanggapan dan rencana aksi dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Komitmen Pemkab Mojokerto dalam Menindaklanjuti Rekomendasi
Raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini menjadi indikator konsistensi Pemkab Mojokerto dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.
Kabupaten Mojokerto juga mencatat capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) hingga Semester II Tahun 2025 sebesar 91,08 persen, menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Yuan Candra mengingatkan agar pemerintah daerah tetap serius dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi, meskipun telah memperoleh opini WTP. Hal ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan bebas dari potensi penyimpangan di masa depan.
Dengan konsistensi ini, Pemkab Mojokerto berharap dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
Kesimpulan
Prestasi Pemkab Mojokerto Kembali Raih WTP, 12 Tahun Berturut-turut Jaga Kepercayaan Publik menunjukkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Meskipun masih terdapat beberapa catatan perbaikan, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Mojokerto dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ke depan, penegakan disiplin dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi kunci utama agar opini WTP dapat terus dipertahankan dan kepercayaan publik semakin kuat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan