DPR Amuk Pigai soal Konflik Papua: Minta Anggaran, Actionnya Mana, Buat Apa Kementerian Ini Dibentuk

Media Kampung – Jakarta – Rapat kerja antara Komisi XIII DPR RI dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berlangsung panas. Bukan hanya karena usulan tambahan anggaran Rp492,9 miliar yang diajukan mendadak, tetapi juga karena anggota dewan mempertanyakan minimnya aksi nyata Kementerian HAM dalam menangani konflik di Papua. Pertanyaan kritis dilontarkan: untuk apa kementerian ini dibentuk jika tidak mampu menunjukkan hasil di lapangan?

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegur Pigai karena baru menyampaikan dokumen usulan tambahan anggaran saat rapat berlangsung, Rabu (17/6/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan. “Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya?” ujar Willy. Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah program pemajuan HAM. “Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga,” tambahnya.

JK: Kasus Ijazah Jokowi Sudah Terlalu Lama

P Politik

71 hari

Anggota Komisi XIII dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas, secara khusus menyoroti ketidakmampuan Kementerian HAM dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Di Papua ini terjadi banyak masalah tapi sampai dengan saat ini belum ada langkah-langkah yang diselesaikan,” tegas Yan dalam rapat tersebut. Ia mendesak agar kementerian yang dipimpin Pigai segera melakukan tindakan nyata lintas sektor, bukan sekadar mengajukan anggaran.

“Eksekutif sebagai eksekutor harus action-nya jelas. Hal ini untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan situasi dan konflik di daerah,” kata Yan. Ia menekankan perlunya koordinasi dan program yang terukur untuk meredam eskalasi di Papua.

Di Mahkamah Konstitusi, Pemohon Bandingkan Syarat Pendidikan Caleg S1‑S2 dengan Negara Lain

P Politik

65 hari

Usulan tambahan anggaran Rp492,9 miliar itu rencananya digunakan untuk dua pos: Rp224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM, serta Rp267,9 miliar untuk dukungan manajemen, termasuk gaji 500 pegawai baru. Namun, DPR hanya menyetujui tambahan untuk program substantif. “Untuk tambahan program pemajuan dan penegakan HAM kita ACC, tapi untuk dukungan manajemen kita tidak ACC. Kita lihat dulu kinerja Menteri HAM, jangan setuju tapi tidak kelihatan hasilnya,” ujar Willy.

Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga mengkritik alokasi anggaran yang 54,4 persennya untuk dukungan manajemen, bukan fungsi inti kementerian. Kritik ini memperkuat desakan agar Kementerian HAM lebih fokus pada aksi nyata, terutama di wilayah konflik seperti Papua.

Kata Kuasa Hukum Gus Yaqut Tegaskan Koordinasi dengan BPK atas Dugaan Aliran Dana Pengaruhi Keputusan Komisi VIII DPR

P Politik

63 hari

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Pigai terkait desakan DPR agar Kementerian HAM segera menunjukkan hasil kerja di Papua.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.