Media Kampung – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memperkuat kajian isu strategis nasional melalui riset yang mendalam dan aplikatif. Hal ini diungkapkan saat menerima audiensi Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), yang memaparkan hasil kajian policy brief terkait transformasi kebijakan strategis nasional untuk memperkuat ketahanan, kemakmuran, dan daya saing perekonomian Indonesia.
Brian menekankan bahwa kepakaran akademik sangat dibutuhkan dalam menghadirkan perspektif yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan, khususnya dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Ia mendorong agar kajian yang dilakukan perguruan tinggi dikembangkan secara tematik dan fokus, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional.
Ketua Dewan Pengurus Nasional AFEBI, Aurik Gustomo, menjelaskan bahwa policy brief yang disusun merupakan kontribusi akademik yang melibatkan berbagai fakultas ekonomi dan bisnis di seluruh Indonesia. Kajian tersebut mencakup sembilan isu strategis nasional, antara lain hilirisasi, transisi energi, pengembangan ekosistem halal, kewirausahaan UMKM, koperasi desa, pembiayaan sosial nasional, serta mitigasi bencana. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program strategis nasional.
Di sisi lain, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2026 akan melambat menjadi 4,80% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dari tingkat pertumbuhan kuartal II tahun sebelumnya sebesar 5,12% yoy. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 5,00% yoy.
Pelemahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efek pembanding yang tinggi (high base effect), ketiadaan dorongan musiman signifikan seperti Ramadan dan Idulfitri pada kuartal II 2026, serta tekanan dari dinamika eksternal. Lonjakan harga energi dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan inflasi impor (imported inflation) yang menaikkan biaya produksi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax juga menekan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan tarif transportasi dan harga barang.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat menurun sepanjang kuartal II 2026 dari 123,0 pada April menjadi 117,8 pada Juni, mencerminkan melemahnya optimisme konsumen. Sementara itu, inflasi umum meningkat dari 2,42% yoy pada April menjadi 3,34% yoy pada Juni, terutama didorong oleh kenaikan harga pangan yang bergejolak (volatile food).
Dari sisi fiskal, pertumbuhan belanja pemerintah melambat signifikan dari 31,4% yoy pada kuartal I menjadi 7,04% yoy pada kuartal II 2026, dengan realisasi belanja mencapai Rp841 triliun. Namun, penerimaan negara tetap tumbuh kuat hingga 29,81% yoy, mencapai Rp884,5 triliun. Lonjakan belanja barang yang mencapai 90,38% yoy didorong oleh penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebingungannya atas penilaian negatif dari lembaga pemeringkat global Moody’s dan Fitch terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, penilaian tersebut dilakukan sebelum data resmi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 diumumkan, sehingga hasilnya kurang akurat. Purbaya menilai bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik, termasuk capaian 5,6% pada kuartal pertama 2026.
Purbaya juga mengapresiasi pendekatan berbeda yang dilakukan S&P Global Ratings, yang melakukan diskusi mendalam mengenai kebijakan fiskal, moneter, dan strategi nasional Indonesia. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dan dikelola dengan baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi, termasuk dampak geopolitik dan konflik internasional.
Dengan berbagai tantangan dan dinamika tersebut, pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan terus berkolaborasi dalam melakukan kajian strategis yang dapat memperkuat rekomendasi kebijakan nasional. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi, memacu pertumbuhan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kondisi global yang kompleks.
Tinggalkan Balasan