Media Kampung – Polemik terkait seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sulawesi Selatan 2026 memunculkan kontroversi setelah seorang calon unggulan asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, diduga sengaja digugurkan dari daftar calon peserta tingkat nasional. Isu diskriminasi dan dugaan ketidaktransparanan dalam proses seleksi menjadi sorotan utama masyarakat dan sejumlah organisasi terkait.

Cathlyn, yang dikenal sebagai siswi berprestasi dari Makassar, sebelumnya disebut-sebut masuk dalam tiga besar kandidat kuat untuk mewakili Sulsel ke ajang nasional dan bertugas di Istana Negara. Namun, namanya tiba-tiba tidak termasuk dalam daftar akhir peserta yang akan diberangkatkan, memicu pertanyaan dari berbagai kalangan, khususnya alumni dan peserta Paskibraka lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar ikut angkat bicara dengan menyoroti adanya dugaan kecurangan dan minimnya keterbukaan dalam mekanisme penilaian. PPI meminta penjelasan resmi dari panitia seleksi terkait perubahan hasil akhir serta transparansi proses seleksi yang dianggap kurang jelas.

Merespon polemik ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul, menyatakan telah mendorong digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel. RDP ini bertujuan untuk membahas secara terbuka dan menyeluruh mengenai proses seleksi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengikuti mekanisme resmi yang melibatkan berbagai unsur, termasuk panitia pusat yang terdiri dari BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, dan Sekretariat Militer Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membantah keras tudingan adanya diskriminasi maupun pengguguran secara sengaja terhadap Cathlyn. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta berada sepenuhnya di tangan panitia seleksi pusat dan tidak ada istilah penganuliran karena proses seleksi masih berlangsung. Penolakan terhadap Cathlyn didasarkan pada ketidakmampuan memenuhi beberapa persyaratan kesehatan yang ditentukan, seperti kondisi penglihatan yang kurang optimal dan adanya kelainan kaki datar (flat foot).

Kasus ini menimbulkan diskusi luas di media sosial dan publik, mengingat reputasi Cathlyn sebagai siswi berprestasi yang aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Banyak warganet yang terkejut dengan keputusan tersebut karena sebelumnya Cathlyn dikenal memiliki nilai sangat tinggi dalam beberapa tahap seleksi.

Proses seleksi Paskibraka memang memerlukan standar ketat, termasuk aspek kesehatan dan fisik, yang harus dipenuhi oleh setiap peserta. Namun, ketidakjelasan informasi dan komunikasi yang minim turut memicu spekulasi negatif di masyarakat.

Hingga kini, Pemprov Sulsel bersama instansi terkait berupaya memberikan klarifikasi dan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. RDP yang diagendakan menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai pertanyaan dan memperjelas mekanisme penilaian yang selama ini dianggap kurang terbuka.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa meskipun terdapat kontroversi, proses seleksi masih berjalan sesuai jadwal dan tetap mengedepankan prinsip objektivitas serta integritas. Semua pihak diharapkan dapat mengikuti perkembangan resmi dari panitia seleksi agar tidak terjebak pada informasi yang belum terkonfirmasi.

Isu calon Paskibraka istana yang diduga sengaja digugurkan ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dalam setiap proses seleksi untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga nama baik peserta maupun institusi penyelenggara.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.