Media Kampung – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengakselerasi dua program prioritasnya, yakni Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan sosial, jelang tahun ajaran baru 2026/2027. Dalam rapat dinas yang dipimpin Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Kamis (25/6/2026), dipastikan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat akan dimulai serentak pada 14 Juli 2026.
Pembahasan rapat mencakup lima aspek utama: kesiapan sarana prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, kesiapan pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran. Gus Ipul menekankan pentingnya pelaporan rinci dan tertulis untuk setiap perkembangan, termasuk potensi masalah yang mungkin timbul. “Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico melaporkan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat berlangsung di 93 titik lokasi. Meski belum ada yang mencapai 100 persen, lima lokasi dengan progres tertinggi adalah Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terpadu di Rowosari, Semarang, menargetkan penyelesaian 100 persen pada 10 Juli 2026. Progres fisik saat ini sudah mencapai 90 persen, dengan fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dapur, dan masjid telah rampung.
Kemensos juga mematangkan mekanisme seleksi siswa di lokasi yang pendaftarnya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah, memastikan siswa yang diterima berasal dari keluarga dengan kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Di sisi lain, Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial senilai Rp544.832.438.252 untuk masyarakat dan lembaga penerima manfaat di Sulawesi Selatan. Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, dalam kunjungan kerja di Makassar, Kamis (25/6/2026), menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat sasaran. “Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dipakai oleh warga, didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya. Ia juga mendorong pengawalan sensus ekonomi agar data penerima bantuan akurat dan tidak ada warga yang layak namun tidak terdaftar.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan