Media Kampung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan BSK Policy Talks secara daring yang membahas peran strategis analis kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Acara yang digelar melalui Zoom Meeting pada Selasa, 9 Juni 2026 ini dihadiri oleh Tim Pokja BSK dan para analis kebijakan sebagai upaya penguatan kapasitas mereka.
Kegiatan tersebut menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan publik harus disusun secara adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab persoalan nyata di lapangan melalui rekomendasi yang tepat sasaran.
Pada sesi pemaparan materi pertama, Farah Annisa Harahap selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum menyoroti pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen kunci dalam pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa analis kebijakan berperan sebagai penghubung antara data, analisis, dan kebutuhan pengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan relevan.
Lebih lanjut, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang objektif, akurat, dan mutakhir menjadi dasar utama untuk menghasilkan analisis yang tepat, sehingga rekomendasi kebijakan dapat berdampak nyata bagi penyelesaian masalah publik. Forum komunikasi kebijakan juga dinilai penting untuk memperkuat kapasitas dan sinergi antar pemangku kepentingan.
Materi kedua menyoroti pentingnya policy brief yang ringkas, komunikatif, serta berbasis bukti dengan struktur jelas mulai dari perumusan masalah hingga rekomendasi kebijakan. Penyajian yang tepat sangat menentukan efektivitas penyampaian pesan kepada pengambil keputusan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif antara narasumber dan peserta, menunjukkan antusiasme dalam penguatan kapasitas analisis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan melalui forum seperti Policy Talks menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan yang berbasis data, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan