Media Kampung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandeng TNI dan BMKG dalam rapat koordinasi penanganan persampahan dan mitigasi dampak kemarau panjang di wilayah Jabar tahun 2026. Rakor yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat pada Kamis (4/6/2026) ini membahas dua agenda utama: ancaman penumpukan sampah dan fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi akan melanda Jabar.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani turut hadir memberikan informasi terkini. Bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jabar mengikuti rakor secara langsung, sementara para Dandim bergabung melalui video conference.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah antisipasi harus segera dilakukan tanpa menunggu bencana muncul. Ia meminta para kepala daerah untuk mendata wilayah yang selalu kesulitan air saat kemarau, menyiapkan mobilisasi air bersih dengan dukungan TNI dan pengusaha air kemasan, serta mempercepat pembangunan jaringan air bersih dan toren penampung air di setiap desa rawan kekeringan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan bahwa kemarau tahun ini datang lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering akibat El Nino. Puncak kemarau di Jabar diperkirakan terjadi pada Agustus dan September, dengan durasi kemarau 3 hingga 7 bulan. Wilayah pesisir utara Jabar sudah mulai merasakan dampaknya sejak Juni.
Dalam penanganan sampah, Gubernur mendukung rencana TNI membangun pengolahan sampah berbasis waste to fuel menggunakan metode pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa lokasi seperti TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti. Di Sarimukti, waste to fuel mampu mengolah 10 juta ton sampah dari total kapasitas 25 juta ton. Selain itu, insinerator bersuhu di atas 800 derajat Celsius di Ciwastra, Kota Bandung, telah beroperasi sejak Mei dengan kapasitas 800 ton per hari.
Jenderal Maruli mengapresiasi langkah cepat Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengantisipasi masalah besar ini. Ia melaporkan bahwa TNI telah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih dan siap membangun waste to fuel di berbagai daerah seperti Bogor, Tasik, Bandung, dan Karawang, dengan syarat kesiapan lahan dan waktu pembangunan sekitar satu tahun.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa Provinsi Jabar akan fokus pada tiga hal dalam APBD perubahan: jalan desa, penerangan jalan umum desa, serta air bersih dan pengelolaan sampah. Upaya jangka pendek juga dilakukan dengan sosialisasi pengurangan sampah dari rumah tangga, sementara jangka panjang mengandalkan teknologi waste to energy dan waste to fuel.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan