Media Kampung – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Proyek ini dirancang untuk menampung hingga 3.000 siswa sebagai upaya memperkuat akses pendidikan di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya, Dody menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk kelancaran proses pembangunan, terutama terkait penyediaan lahan, perizinan, dan pengembangan akses jalan menuju lokasi sekolah. Pembangunan sekolah ini memerlukan lahan seluas sekitar 15 hektare, dengan skala yang cukup besar sehingga membutuhkan koordinasi yang erat antara Pemda dan Pemprov.
Saat ini, tahap awal pekerjaan masih berfokus pada pematangan lahan serta pembukaan akses jalan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Pihak pelaksana memperhatikan aspek keselamatan bangunan dan kondisi tanah agar konstruksi yang akan dibangun sebagai gedung bertingkat tinggi tetap kokoh dan aman.
“Karena ini nanti high-rise building, kami harus memastikan kondisi tanah benar-benar sesuai agar bangunan tidak mengalami masalah struktural,” ujar Menteri Dody.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menyambut positif pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di daerah. Ia memastikan pemerintah provinsi siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan proyek ini.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan seluas sekitar 16 hektare melalui hibah dari masyarakat setempat. Hal ini mengatasi kendala awal dalam pencarian lahan yang cukup luas untuk pembangunan sekolah tersebut.
Proyek Sekolah Rakyat di Tanah Datar ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan menjangkau lebih banyak anak di wilayah tersebut. Dengan kapasitas 3.000 siswa, sekolah ini menjadi bagian penting dalam upaya memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatra Barat.
Percepatan pembangunan juga mendapat perhatian agar target penyelesaian dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek mutu dan keselamatan konstruksi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran proses tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan