Media Kampung – 12 April 2026 | Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan inspeksi ke lokasi pembangunan sekolah rakyat di Gondang, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 11 April.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di tengah kritik terkait keterlambatan dan kendala teknis yang diungkapkan pihak kontraktor.
Saat mengunjungi area konstruksi, Dody menampilkan sikap tegas dan terlihat emosi ketika menerima penjelasan pelaksana proyek.
Suara Dody terdengar keras, memecah keheningan dan menegaskan bahwa alasan‑alasan yang diberikan tidak dapat diterima.
“Itu alasan bodoh! Benar‑benar alasan bodoh!” ujarnya dengan nada tegas, menyoroti ketidaksesuaian data yang disampaikan.
Menteri menekankan bahwa sejak kontrak ditandatangani, semua risiko dan tanggung jawab menjadi beban penuh penerima tugas.
Dody menolak setiap upaya memindahkan beban kepada pihak lain atau mengaitkan penundaan dengan kondisi gedung lama.
“Pas ini kamu terima, kamu harus tahu itu. Itu tanggung jawabmu!” tegasnya, menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pembenaran yang tidak berdasar.
Beberapa staf pendamping hanya mencatat dan mengamati tanpa intervensi, mencerminkan situasi yang tegang di lokasi.
Pihak pelaksana proyek tampak terdiam, menyadari bahwa komentar Menteri dapat berimplikasi pada evaluasi kinerja mereka.
Inspeksi ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring yang rutin dilakukan Kementerian PU terhadap proyek infrastruktur pendidikan.
Kementerian menargetkan penyelesaian sekolah rakyat ini pada akhir tahun 2024 untuk mengantisipasi kebutuhan ruang belajar di wilayah tersebut.
Namun, laporan awal menunjukkan adanya penundaan material dan kendala logistik yang memperlambat progres pembangunan.
Menteri Dody menyinggung bahwa penyebab logistik bukan alasan yang dapat membebani pemerintah, melainkan harus diatasi oleh kontraktor.
Ia menambahkan bahwa setiap penyimpangan jadwal akan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
Penegasan tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek publik, terutama dalam sektor pendidikan.
Observasi ini juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran pembangunan.
Kementerian PU menyatakan komitmen untuk mempercepat proses tanpa mengorbankan kualitas struktur bangunan.
Pihak daerah Nganjuk menyambut sikap tegas Menteri sebagai dorongan untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan kontraktor lokal.
Dengan tekanan tersebut, diharapkan proyek sekolah rakyat dapat kembali pada jalur yang direncanakan dan selesai tepat waktu demi kepentingan anak‑anak sekolah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan