Media Kampung – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Rabu, 29 April 2026, menyampaikan alasan utama keterlambatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa proses pembangunan SR melibatkan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setelah pemerintah daerah menyediakan lahan.
“Jadi sekali lagi saya ulang bahwa pembangunan Sekolah Rakyat itu dilakukan oleh kementerian pekerjaan umum, pengusulannya dari kami setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya di Kantor Bakom, Jakarta, pada 6 Mei 2026.
Kementerian PU melakukan asesmen teknis menyeluruh, termasuk Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan survei kontur tanah, sebelum menyatakan suatu lokasi layak dibangun.
Setelah proses verifikasi ketat, Kementerian PU bersama Kementerian Sosial menandai beberapa titik yang telah memenuhi syarat “clear and clean” untuk memulai konstruksi.
Namun, Gus Ipul mengakui masih ada kendala sosial di lapangan, terutama di Temanggung, di mana sebagian lahan meskipun sudah bersih secara teknis masih dipersengketakan dengan warga setempat.
“Nah ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung, dari sisi tanah sudah clear and clean tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat,” jelasnya.
“Ya dengan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang,” tambah Gus Ipul.
Untuk Wonosobo, sebagian proyek sudah berjalan meski masih ada lahan yang bermasalah, yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insyaAllah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan,” katanya.
Ia menekankan perbedaan status antara kedua kabupaten: Wonosobo sudah memulai pembangunan, sedangkan Temanggung belum dapat memulai sama sekali karena perselisihan lahan.
Gus Ipul berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan melalui dialog konstruktif dengan warga, agar proyek SR dapat dilanjutkan tanpa hambatan lebih lanjut.
“Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut,” pungkasnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan