Media Kampung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk meredam penolakan masyarakat terhadap sejumlah proyek energi panas bumi (geothermal) di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mempertemukan perwakilan warga terdampak dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat.
Langkah ini merupakan upaya mediasi resmi guna menjembatani aspirasi dan kekhawatiran warga dengan pemerintah pusat. Menurut Dedi Mulyadi, seluruh regulasi dan legalitas izin geothermal berada di bawah otoritas Kementerian ESDM. Ia menilai penolakan teknis dari masyarakat sepatutnya dibahas secara transparan dengan pihak yang menerbitkan izin.
Pemprov Jabar menempatkan diri sebagai fasilitator netral untuk mengurai kebuntuan komunikasi antara pemerintah pusat, korporasi pemegang izin, dan masyarakat terdampak. Jika resistensi warga berkaitan dengan aspek teknis geologi, dinamika sosial, atau potensi kerusakan lingkungan, seluruh pemangku kepentingan wajib duduk bersama dalam forum terbuka.
Dedi memastikan pihaknya segera mengirimkan undangan resmi untuk menggelar forum dialog. Ia menilai ruang dialog formal sangat krusial untuk mencegah potensi konflik horizontal dan memastikan hak-hak masyarakat didengar langsung.
Penolakan masif terhadap proyek geothermal sebelumnya mencuat di sejumlah kawasan konservasi dan hutan lindung di Jawa Barat, seperti Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai. Masyarakat di keempat kawasan itu khawatir akan degradasi lingkungan, krisis air bersih, dan terganggunya ruang hidup komunitas lokal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan