Media Kampung – Perayaan Hari Raya Iduladha memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun pemanfaatannya di Indonesia masih belum merata. Hal ini disampaikan oleh Institut Demokrasi dan Ekonomi (INDEF) yang mencatat bahwa distribusi ekonomi kurban didominasi oleh Pulau Jawa, sementara wilayah lain seperti Indonesia Timur masih mengalami defisit protein hewani.
Kepala Center of Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Nur Hidayah, mengungkapkan bahwa distribusi ekonomi kurban sangat timpang. Pulau Jawa mendapatkan surplus sebesar Rp21,42 triliun atau 79,67 persen dari total nasional, sedangkan Papua dan Maluku hanya memperoleh Rp0,11 triliun dan Rp0,03 triliun yang menunjukkan ketimpangan sangat ekstrem.
Nur Hidayah menegaskan bahwa tingkat ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan dalam struktur perekonomian makro nasional secara umum. Kondisi ini menunjukkan perlunya tata kelola yang lebih baik untuk memastikan manfaat ekonomi kurban dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nur menyarankan pembentukan ‘Indonesian Kurban Data Observatory’ sebagai lembaga yang berfungsi mengumpulkan dan mengolah data kurban secara nasional. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan berbasis bukti yang dapat mengoptimalkan distribusi ekonomi kurban di seluruh Indonesia.
Selain itu, ia juga mengusulkan sinergi antara platform digital dan institusi masjid, mengingat saat ini 95,9 persen transaksi kurban masih dilakukan secara luring melalui masjid. Dengan digitalisasi, diharapkan distribusi dan pengelolaan kurban dapat lebih transparan dan efisien.
Nur Hidayah juga menekankan pentingnya peran perempuan sebagai agen ekonomi dalam tata kelola filantropi Islam. Ia menyatakan bahwa perempuan muslimah tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan harus diakui sebagai pengambil keputusan dan pengelola kurban yang aktif dan berperan penting dalam proses tersebut.
Rekomendasi lain dari INDEF adalah perumusan kebijakan alokasi surplus daging kurban dari wilayah Jawa ke daerah yang mengalami defisit, terutama di Indonesia Timur, tanpa mengabaikan prinsip prioritas lingkungan lokal (aulawiyat almahaliah). Hal ini penting untuk memperbaiki ketimpangan distribusi dan memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat di semua wilayah terpenuhi dengan baik.
Dengan potensi ekonomi yang besar dan jumlah hewan kurban yang signifikan, pengelolaan yang lebih terstruktur dan merata menjadi kunci agar manfaat kurban dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Upaya transformasi tata kelola kurban menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pihak terkait mulai mengkaji berbagai langkah strategis untuk memperbaiki distribusi ekonomi kurban, termasuk peran data dan teknologi digital dalam pengelolaan kurban. Implementasi kebijakan berbasis data diharapkan dapat mempersempit kesenjangan yang selama ini terjadi antarwilayah di Indonesia.
Dengan langkah yang tepat, ekonomi kurban berpotensi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan