Media Kampung – Maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia menjadi perhatian serius DPR RI lantaran berpotensi merugikan pendapatan negara dari sektor ekonomi biru yang nilainya mencapai sekitar Rp3.000 triliun. Anggota Komisi IV DPR, Riyono Caping, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan sumber daya ikan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing.
Riyono menegaskan bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar dan setara dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahunan. Namun, kerugian akibat penangkapan ikan ilegal bisa mencapai Rp300 triliun setiap tahunnya. Jika sumber daya laut dapat dijaga selama lima tahun ke depan, maka negara bisa menghemat hingga Rp1.500 triliun yang dapat digunakan untuk memperkuat sektor kelautan nasional.
Politikus dari PKS ini menekankan pentingnya pengawasan yang melibatkan masyarakat melalui Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) berbasis kearifan lokal, terutama di wilayah pengawasan 0-4 mil laut. Selain itu, Riyono mendorong penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan, seperti kapal pengawas yang andal, pelatihan sumber daya manusia, pemantauan real time menggunakan peta digital, serta sistem pelaporan pelanggaran berbasis satelit dan big data untuk mempercepat respons terhadap tindakan ilegal.
Perhatian DPR ini muncul menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat rapat paripurna DPR yang menyoroti ribuan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan investasi besar-besaran dalam sektor perikanan dan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ekonomi biru.
Prabowo juga mengungkapkan rencana pemerintah membangun dan mengoperasikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) secara masif, dengan target 1.386 kampung nelayan pada tahun ini dan penambahan 1.000 kampung setiap tahun berikutnya. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat peran nelayan lokal dengan memberikan akses sarana dan prasarana yang memadai.
Pengembangan ekonomi biru menjadi prioritas nasional karena Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan besar potensinya untuk mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pengawasan ketat dan modernisasi sektor perikanan sangat dibutuhkan agar hasil laut dapat dinikmati secara optimal oleh bangsa Indonesia, bukan oleh pihak asing yang melakukan praktik ilegal.
Dengan penguatan pengawasan berbasis teknologi tinggi dan partisipasi masyarakat, diharapkan penangkapan ikan ilegal dapat ditekan sehingga potensi ekonomi biru bisa dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan dan kemandirian sektor kelautan nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan