Media Kampung – Pemerintah menetapkan target renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 400.000 unit pada tahun 2026. Angka ini melonjak drastis dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya 45.000 unit, atau hampir sembilan kali lipat. Lonjakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah hunian tidak layak di Indonesia.
Target tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpera) Maruarar Sirait saat bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026. Pertemuan itu membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah.
Program Bedah Rumah Jadi Prioritas Nasional
Program bedah rumah merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui target yang jauh lebih besar, pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan program agar menyentuh lebih banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. BSPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat di berbagai daerah.
Koordinasi dan Sinergi Kunci Keberhasilan
Selain membahas target, pertemuan Maruarar dan Teddy menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lonjakan target yang tinggi membutuhkan kerja sama solid agar implementasi BSPS berjalan cepat, tepat sasaran, dan efektif. Hal ini mencakup sinkronisasi data penerima manfaat, penyaluran anggaran, dan pengawasan lapangan.
Program ini diproyeksikan menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan dan rumah tidak layak huni, yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Tinggalkan Balasan