Mayoritas Publik Dorong Reshuffle Kabinet Prabowo, Fokus pada Menteri Ekonomi dan Hukum

Media Kampung – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan signifikan. Survei nasional yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan hanya sebesar 47 persen pada Agustus 2026, menurun dari 67 persen pada Mei 2026.

Hasil Survei dan Permintaan Reshuffle

Survei yang berlangsung pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden menggunakan metode multistage random sampling ini menunjukkan bahwa mayoritas publik, yaitu 51,9 persen, menginginkan adanya perombakan atau reshuffle kabinet. Sementara 27,9 persen responden menyatakan tidak perlu ada perubahan kabinet.

Ansor Dorong Pemulihan Ekonomi Pascabanjir Aceh Timur, Fokus pada Petani

E Ekonomi

134 hari

Fokus Perbaikan pada Menteri Ekonomi dan Hukum

Alasan utama desakan reshuffle adalah kinerja beberapa menteri yang dinilai kurang memuaskan. Dua sektor yang paling banyak disoroti adalah ekonomi dan hukum, dengan 30,8 persen responden menilai sektor ekonomi perlu menjadi prioritas, dan 22 persen menyoroti bidang hukum.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menyatakan penurunan kepuasan ini sebagai sinyal penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja kabinet. Ia menilai terdapat kegagalan kabinet dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan program visi-misi Presiden secara optimal.

UNDP Tertarik Kembangkan Program Inovatif Banyuwangi Usai Pertemuan dengan Bupati Ipuk

R Regional / Daerah

150 hari

Tren Penurunan Kepuasan Publik

Data survei menunjukkan tren penurunan kepuasan publik secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Dari 67 persen pada Mei, turun menjadi 49 persen pada Juli, dan kembali turun menjadi 47 persen pada Agustus 2026. Penurunan ini menjadi indikator bahwa masyarakat mengharapkan perbaikan yang lebih nyata dari pemerintah dalam mengelola kementerian dan lembaga.

Implikasi bagi Pemerintah

Penurunan tingkat kepuasan dan dorongan reshuffle kabinet menuntut respons cepat dari pemerintah dalam mengevaluasi kinerja para menteri, khususnya di bidang ekonomi dan hukum. Perombakan kabinet dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dan memenuhi harapan publik.

Ketua DPC Peradi Pandeglang Dorong Revisi Kode Etik Profesi Advokat

H Hukum & Kriminal

101 hari

Survei ini memberikan gambaran penting tentang persepsi masyarakat yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah ke depan.