Otorita IKN Terima Anggaran Rp 6,7 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur dan Hunian di 2027

Media Kampung – Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 6,7 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 6,3 triliun. Sebagian besar anggaran akan difokuskan pada pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif serta pengelolaan aset IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa sekitar Rp 5,3 triliun dari total anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif. Sisanya digunakan untuk pengelolaan aset, dengan biaya pengelolaan mencapai sekitar Rp 500 miliar per tahun, termasuk pemeliharaan aset yang diserahkan dari kementerian lain seperti Kementerian PUPR dan Kementerian PKP.

Pemerintah Alokasikan Rp 735 Triliun untuk Transfer ke Daerah 2027 dengan Pemantauan Ketat

B Bantuan Sosial & Pemerintah

2 hari

Sumber Pendanaan Pembangunan IKN

Pembangunan IKN didanai melalui beberapa sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, dan hibah. Dari APBN, dialokasikan total Rp 48,8 triliun untuk periode 2024-2029, yang dibagi dalam tiga batch pembangunan.

Batch 1 (Tahun 2025)

• Peningkatan jalan akses sepanjang 12,1 kilometer.
• Penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.
• Penataan kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Pekerjaan pada batch ini telah selesai 100 persen.

Eric Ten Hag, akui Determinasi Newcastle lebih baik dari MU

I Internasional

1232 hari

Batch 2 (Periode 2025-2027)

• Pembangunan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
• Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif dan yudikatif.
• Pembangunan embung, kolam retensi, dan jaringan air minum.

Batch 3 (Periode 2026-2028)

• Pembangunan hunian bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN.
• Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, Marga Utama dan Terowongan (MUT), sanitasi, dan air minum.
• Penataan kawasan.

Skema KPBU dan Investasi Swasta

Selain APBN, Otorita IKN mengandalkan skema KPBU dengan nilai Rp 134,22 triliun yang terbagi dalam dua kelompok utama:

• Pembangunan Hunian: Terdapat tujuh pemrakarsa yang mengembangkan berbagai hunian seperti rumah tapak dan tower rusun, antara lain Intiland, Nindya, Guangxi-DMT, Samsung CT, PJ-IC, JM-CHEC, dan PT Hutama Karya.
• Pembangunan Jalan dan Marga Utama dan Terowongan (MUT): Enam pemrakarsa terlibat dalam pembangunan jalan sepanjang puluhan kilometer, termasuk PT Sumber Mitra Jaya, CSCEC, PT Adhi Karya, Nindya-Brantas, CHEC-IJM, dan Guangxi-DMT.

Investasi swasta juga turut berkontribusi sebesar Rp 74,54 triliun yang melibatkan 67 investor dari berbagai sektor seperti hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, serta fasilitas olahraga dan rekreasi.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Ogan Ilir Dipercepat, Progres Capai 73,33 Persen

D Desa

90 hari

Signifikansi Anggaran dan Pembangunan IKN

Penambahan anggaran dan dukungan investasi ini menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi. Pembangunan infrastruktur, hunian, dan fasilitas pendukung diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja dan hunian yang nyaman bagi pegawai negeri serta mendukung aktivitas pemerintahan secara optimal.

Dengan sumber pendanaan yang beragam, Otorita IKN berupaya menyeimbangkan pembiayaan antara anggaran negara dan kolaborasi dengan sektor swasta, sehingga pembangunan dapat berjalan berkesinambungan sesuai target yang telah ditetapkan.