Media Kampung, Jakarta – Sejumlah guru honorer dari berbagai daerah menyuarakan harapan dan respon terkait kondisi serta kebijakan yang memengaruhi masa depan mereka, khususnya menyangkut pengangkatan menjadi ASN dan anggaran pendidikan.
Salah satu momen penting terjadi saat Zikir dan Doa Kebangsaan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Agustus 2026. Aliyah, seorang guru madrasah asal Sukabumi, Jawa Barat, berharap momentum peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia membawa kemajuan bagi dunia pendidikan, terutama bagi guru honorer. Ia mengungkapkan harapan agar guru honorer dapat segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga kesejahteraan tenaga pendidik meningkat.
Aliyah turut hadir bersama sekitar 1.500 guru dan tenaga kependidikan dari Sukabumi yang berangkat menggunakan 30 bus. Rombongan tersebut berasal dari berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta, hingga unsur Kantor Urusan Agama (KUA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan berlangsung dari pukul 17.00 hingga 21.30 WIB.
Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 30 Juli 2026 mengenai pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran operasional pendidikan mendapat sambutan positif dari para guru honorer di berbagai daerah. Ardian, guru honorer di sekolah swasta di Yogyakarta, mengaku bersyukur dengan putusan tersebut karena anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan.
Putusan MK menegaskan bahwa program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan, dengan masa transisi hingga tahun 2028. Namun, masa transisi ini mendapat kritik karena dinilai terlalu lama, mengingat kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menyatakan kekecewaan karena penggunaan anggaran MBG berdampak pada kesejahteraan dan kepastian karier guru honorer.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menanggapi tudingan yang menyebut program MBG menghabiskan anggaran negara dan mengorbankan sektor lain. Dalam konferensi pers di Jakarta pada 31 Juli 2026, Sudaryono menjelaskan bahwa berbagai masalah seperti kekurangan pupuk, kerusakan irigasi, dan kondisi sekolah yang rusak sudah terjadi jauh sebelum program MBG diluncurkan.
Ia menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi alokasi pupuk atau menghambat revitalisasi irigasi yang saat ini tengah berjalan dengan anggaran triliunan rupiah. Selain itu, perbaikan sekolah juga tidak dapat dikaitkan langsung dengan keberadaan MBG. Sudaryono juga membantah anggapan bahwa program MBG menyebabkan gaji guru honorer menjadi kecil. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan tunjangan guru honorer hingga Rp2 juta.
Rencana pemerintah untuk tahun ini mencakup perbaikan 16.000 sekolah dengan target jangka panjang mencapai 300.000 hingga 400.000 sekolah secara bertahap. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan meskipun program MBG tetap berjalan.
Perkembangan ini penting bagi para guru honorer yang selama ini bergantung pada kepastian anggaran dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka. Para tenaga pendidik berharap agar kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan lapangan dan memperhatikan masa depan karier mereka.
Dengan adanya berbagai dinamika kebijakan ini, perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer dan pengelolaan anggaran pendidikan menjadi hal krusial dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional.
Tinggalkan Balasan