Media Kampung, Serang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten Serang untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menegakkan reformasi agraria. Aksi tersebut berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, di depan Pendopo Bupati Serang bertepatan dengan refleksi Hari Tani Nasional.
Desakan Kesejahteraan Petani dan Perlindungan Lahan Pertanian
Dalam aksinya, GMNI menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ketua Cabang GMNI Kabupaten Serang, Umar Dani, menyoroti bahwa nilai tukar petani di daerah ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yang menandakan kesejahteraan petani masih menjadi masalah krusial.
Selain itu, lahan pertanian produktif di Kabupaten Serang terus menyusut akibat alih fungsi menjadi kawasan perumahan dan industri. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal. GMNI mendesak Pemkab Serang untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan tersebut agar ketahanan pangan dan mata pencaharian petani tetap terjaga.
Transparansi Penguasaan Lahan
GMNI juga meminta pemerintah daerah membuka informasi terkait status Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai perusahaan. Transparansi ini dianggap penting untuk memastikan penggunaan lahan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan masyarakat.
Isu Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Selain persoalan pertanian, GMNI menyoroti angka putus sekolah yang mencapai sekitar 10.000 anak di Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala akses pendidikan yang serius di daerah tersebut.
Di sektor ketenagakerjaan, praktik calo yang menghambat pemuda lokal mendapatkan pekerjaan juga menjadi sorotan. GMNI mendesak pemerintah untuk menertibkan praktik tersebut agar peluang kerja dapat diakses secara adil dan transparan tanpa perantara yang merugikan pencari kerja.
Pengelolaan Sampah dan Komitmen Reformasi Agraria
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian GMNI. Kondisi tumpukan sampah di sejumlah titik pinggir jalan menunjukkan belum optimalnya tata kelola sampah oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, GMNI mengkritik kurangnya kemauan politik Pemkab Serang dalam menyelesaikan konflik agraria, termasuk persoalan lahan di Pulau Sangiang. Mereka menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan agraria tidak hanya administratif tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Harapan GMNI kepada Pemerintah Kabupaten Serang
- Memperkuat perlindungan dan kesejahteraan petani.
- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif.
- Meningkatkan transparansi penguasaan tanah oleh perusahaan.
- Menangani angka putus sekolah dengan serius.
- Menertibkan praktik calo dalam pencarian kerja.
- Memperbaiki pengelolaan sampah secara menyeluruh.
- Menunjukkan komitmen nyata dalam reformasi agraria.
Umar Dani menegaskan bahwa langkah nyata dari Pemkab Serang sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah.
Tinggalkan Balasan