Media Kampung – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya kajian mendalam terkait rencana pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Pernyataan ini disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026.

Pentingnya Kajian Kekuatan APBN

Puan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis harus mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta manfaat yang akan diperoleh bangsa dan negara. Saat ini, biaya SPP untuk jenjang SD dan SMP sudah digratiskan, sehingga pemerintah bersama DPR perlu mengkaji secara seksama kelanjutan program ini, khususnya bila mencakup pendidikan hingga perguruan tinggi.

Baca juga:

Respons terhadap Rencana Presiden Prabowo Subianto

Pernyataan Puan merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperjuangkan pendidikan tanpa biaya di sekolah negeri. Dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri tidak akan memungut biaya dari siswa, sesuai cita-cita pendiri bangsa bahwa pendidikan adalah hak semua anak Indonesia.

Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat dengan kemampuan ekonomi dapat memilih sekolah swasta, sementara pemerintah tetap wajib menjamin akses pendidikan gratis bagi anak-anak di sekolah negeri.

Baca juga:

Manfaat dan Kelayakan Kebijakan

Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi manfaat kebijakan pendidikan gratis tersebut. Kajian ini bertujuan memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi sektor pendidikan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Konteks Global dan Tantangan APBN

Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa kondisi situasi global yang dinamis memengaruhi kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis harus disesuaikan dengan kapasitas APBN agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal dan prioritas pembangunan lainnya.

Baca juga:

Peran Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan pendidikan gratis harus dirancang dengan matang agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Rencana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait, agar cita-cita pendidikan sebagai hak dasar seluruh anak bangsa dapat terwujud tanpa mengabaikan kondisi keuangan negara.