Media Kampung, Solo – Enam anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari berbagai provinsi menggelar pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini menjadi momen penting untuk membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan nasional dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari pertemuan tersebut, dua anggota DPD RI yang hadir berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dan Bali, yakni Yulianus Henock dan Arya Widakarna. Yulianus Henock, yang juga merupakan Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, menyampaikan kebanggaannya atas kondisi kesehatan Jokowi yang tetap prima serta apresiasi atas kinerja Presiden selama menjabat, khususnya dalam dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga:

Dukungan terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Yulianus menegaskan bahwa keberadaan IKN di Kalimantan merupakan hasil dukungan kuat dari Jokowi, yang hingga kini tetap mendapat kecintaan dari masyarakat. Menurutnya, proyek IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga membuka peluang besar untuk pengembangan daerah dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Desentralisasi Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

Dalam diskusi tersebut, anggota DPD RI juga menyoroti pentingnya desentralisasi dalam proses pembangunan nasional. Mereka menekankan agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah-daerah, terutama yang selama ini mengalami kemunduran.

Baca juga:

Yulianus mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya perhatian terhadap pembangunan di daerah pedalaman dan daerah yang tertinggal. Ia menegaskan bahwa desentralisasi pembangunan merupakan kunci agar daerah-daerah tersebut dapat berkembang lebih maju dan menekan potensi ketidakpuasan masyarakat karena ketimpangan pembangunan.

Peran DPD RI sebagai Wakil Daerah

Sebagai wakil rakyat dari daerah, anggota DPD RI merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing. Mereka berharap pemerintah pusat dapat lebih serius dan konsisten dalam memberikan perhatian kepada pembangunan daerah agar pemerataan dapat tercapai dan kemajuan nasional dapat dirasakan secara merata.

Baca juga:

Pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan wakil daerah dalam menyusun arah pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Komitmen untuk memperkuat desentralisasi dan mendukung proyek strategis nasional seperti IKN diharapkan dapat memperkuat fondasi kemajuan Indonesia ke depan.