Media Kampung, Jakarta – Sebanyak 11.261 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat sejumlah aliansi buruh di kawasan Gedung DPRMPR RI, Jakarta, pada hari ini, Selasa (6/10).
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pengamanan internal DPR atau Pamdal. “Untuk personel, jadi khusus untuk yang di area DPRMPR dan sekitarnya, itu ada 11.261 personel,” ujarnya di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa pagi.
Pengamanan dilakukan dalam rangka pelayanan penyampaian pendapat oleh kelompok buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Personel ditempatkan di berbagai lokasi, termasuk kawasan DPRMPR, titik penyangga, jalur pergerakan peserta aksi, hingga lokasi yang membutuhkan pelayanan kepolisian.
Onkoseno menambahkan bahwa dalam pengamanan tersebut, polisi mengedepankan pola persuasif dan humanis. Para personel juga diminta untuk mengikuti arahan serta standar operasional prosedur (SOP) dan tidak bertindak di luar perintah maupun kewenangannya. “Ya, dalam memberikan pelayanan pengamanan terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasi, kami mengedepankan pola-pola pengamanan yang humanis,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa personel yang bertugas dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun benda sejenis selama melakukan pengamanan aksi. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menyiagakan personel untuk sejumlah kegiatan masyarakat lainnya, seperti kegiatan di kawasan Monas, kompetisi olahraga, pagelaran kesenian, hingga wisuda.
Terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kepolisian telah menyiapkan langkah pencegahan, imbauan, serta tim penegakan hukum. “Ya, tentunya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, mulai dari pola-pola pencegahan, kemudian imbauan, maupun juga dari tim penegakan hukum juga sudah menyiapkan pola-pola yang diperlukan,” jelas Onkoseno.
Untuk lalu lintas, kepolisian juga telah menyiapkan pengaturan dan rekayasa arus secara situasional dengan memperhatikan kondisi kepadatan kendaraan di lapangan. Melalui akun Instagram tmcpoldametro, polisi mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan DPRMPR pada 6-8 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Masyarakat juga diminta untuk mengatur waktu perjalanan, menggunakan rute alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Selain itu, polisi juga mengimbau massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, mengikuti arahan petugas, menjaga fasilitas umum, dan tidak mudah terprovokasi.
