Media Kampung – 12 April 2026 | Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub) Krisantus menantang Dewan Kemakmuran Masjid (KDM) untuk memperbaiki jaringan jalan provinsi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6 triliun, sambil mengumumkan bantuan CSR sebesar Rp239 juta untuk 22 KDM di Kabupaten Garut.
Pengumuman tantangan tersebut disampaikan pada rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di Pontianak pada 9 April 2026, di mana Wagub menambahkan, “Jika KDM berhasil memperbaiki jalan, saya siap cium lutut mereka sebagai penghargaan.”
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp239 juta kepada 22 Dewan Kemakmuran Masjid, sebagai bagian dari program dukungan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan keagamaan.
Penyerahan bantuan CSR berlangsung pada 10 April 2026 di kantor cabang BJB Garut, dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, yang menegaskan bahwa dana tersebut membantu mengatasi keterbatasan bantuan langsung pemerintah akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Menurut Yana, “CSR BJB merupakan mitra strategis yang memungkinkan kami tetap melaksanakan program keagamaan meski anggaran daerah menurun,” ia menambahkan sambil menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta.
KDM di Kalimantan Barat, yang biasanya berfokus pada pengelolaan masjid dan kegiatan sosial keagamaan, kini diminta memperluas peran mereka ke bidang infrastruktur publik, sebuah pergeseran tugas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Wagub mengaitkan tantangan tersebut dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas ke masjid‑masjid di wilayah terpencil, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui perbaikan jalur transportasi yang selama ini terhambat.
Respons resmi KDM datang melalui pernyataan Ketua KDM Kalimantan Barat, Ahmad Fauzi, yang menyatakan permohonan maaf atas kesan agresif dan menegaskan, “Kami tidak berniat menolak tantangan, namun kami membutuhkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum serta alokasi anggaran yang jelas.”
Fauzi menambahkan bahwa KDM siap berkontribusi dalam upaya infrastruktur asalkan ada pedoman teknis, dukungan keuangan, dan pelibatan tenaga ahli yang kompeten.
Data resmi Bappenas menunjukkan bahwa APBD Kalimantan Barat tahun 2026 mencakup alokasi Rp6,1 triliun untuk proyek jalan, namun belum ada rincian khusus yang mengaitkan dana tersebut dengan KDM.
Sementara itu, CSR BJB yang dialokasikan untuk KDM di Garut mencakup pembelian peralatan kebersihan masjid, renovasi ruang serbaguna, dan program beasiswa bagi anak‑anak yatim yang terdaftar di lembaga keagamaan.
Penggunaan dana CSR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sosial KDM, sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga keagamaan dan sektor perbankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Secara keseluruhan, kedua inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah daerah di dua wilayah berbeda untuk memperluas peran KDM, baik dalam bidang infrastruktur maupun kesejahteraan sosial, dengan dukungan dana publik dan swasta.
Hingga akhir April 2026, proses koordinasi antara KDM, Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, dan pihak bank masih berlangsung, sementara dana CSR di Garut sudah mulai didistribusikan kepada masing‑masing KDM yang menjadi penerima manfaat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan