Media Kampung – 13 April 2026 | Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menantang Dedi Mulyadi, Menteri Perhubungan, untuk memperbaiki jalan yang rusak di wilayahnya, sementara Gubernur Jawa Barat memberikan respons yang tenang dan konstruktif.
Tantangan itu disampaikan pada pertemuan resmi di Pontianak pada 10 April 2026, setelah laporan lapangan menunjukkan kerusakan pada beberapa ruas jalan utama yang mengganggu mobilitas penduduk.
Dedi Mulyadi menanggapi dengan menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana tambahan melalui program Jalan Nasional yang sedang berjalan.
Menurut data Kementerian Perhubungan, total anggaran perbaikan jalan di Kalbar tahun 2026 mencapai Rp 1,2 triliun, dengan prioritas pada daerah rawan banjir dan kerusakan struktural.
Krisantus menambahkan bahwa perbaikan harus diselesaikan dalam tiga bulan agar tidak menghambat aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan pertambangan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pernyataan tertulis pada 12 April 2026, menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi Jabar siap menyediakan tenaga ahli dan peralatan berat sebagai bagian dari dukungan teknis.
“Kami akan mengirimkan tim inspeksi ke Kalbar dalam satu minggu ke depan untuk memastikan standar kualitas terpenuhi,” ujar Ridwan Kamil.
Tim tersebut akan melibatkan insinyur sipil dari Institut Teknologi Bandung dan konsultan internasional yang berpengalaman dalam rehabilitasi jalan.
Pemerintah Kalbar juga telah menyiapkan data geospasial yang memetakan titik-titik kritis, memudahkan alokasi sumber daya secara tepat sasaran.
Data tersebut diunggah ke platform digital Kementerian Perhubungan, memungkinkan monitoring real‑time melalui aplikasi mobile.
Selain perbaikan fisik, pihak berwenang menyoroti pentingnya pemeliharaan berkala untuk mencegah kerusakan berulang.
Krisantus menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam pelaporan kerusakan melalui sistem pengaduan daring.
Program ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Gubernur Jabar menambahkan bahwa kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong‑royong antar‑provinsi dalam mengatasi tantangan infrastruktur nasional.
Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah Jabar untuk berbagi pengalaman sukses dalam proyek jalan tol terintegrasi di wilayahnya.
Para ahli menilai bahwa pendekatan terpadu ini dapat mempercepat penyelesaian proyek hingga 20 persen lebih cepat dibandingkan metode konvensional.
Dalam konteks ekonomi, perbaikan jalan diproyeksikan meningkatkan produktivitas sektor pertanian Kalbar sebesar 5-7 persen dalam jangka pendek.
Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2025.
Secara sosial, akses yang lebih baik diharapkan mengurangi waktu tempuh warga ke fasilitas kesehatan hingga 30 menit per perjalanan.
Gubernur Jabar menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menanggulangi masalah infrastruktur.
Pengawasan proyek akan terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui rapat koordinasi bulanan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan