Media Kampung – 12 April 2026 | Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataan provokatif Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memicu heboh di media sosial dengan tantangan “cium lutut” bila Dedi dapat membangun Kalbar dengan APBD Rp6 triliun.
Pernyataan tantangan tersebut disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang, Kamis 9 April 2026, dan langsung menimbulkan perdebatan tentang kesetaraan pembangunan antar provinsi.
Melalui unggahan Instagram pribadi, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada niat membanding‑bandingkan kebijakan pembangunan Jawa Barat dengan provinsi lain, sekaligus menyampaikan permohonan maaf bila pernyataan atau kebijakan sebelumnya menyinggung Kalbar.
Ia menambahkan bahwa perbedaan luas wilayah dan kapasitas fiskal menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan masing‑masing daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan.
“Saya memahami betapa beratnya daerah dengan wilayah seluas Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” tulis Dedi dalam kiriman tersebut, menekankan pentingnya empati antar pemimpin daerah.
Krisantus Kurniawan menanggapi dengan menegaskan bahwa perbandingan antara Jawa Barat dan Kalbar harus mempertimbangkan perbedaan luas wilayah, yakni sekitar 43 ribu km² untuk Jawa Barat versus 171 ribu km² untuk Kalbar, serta perbedaan APBD yang signifikan.
Isu ini awalnya muncul setelah sebuah video TikTok viral menyoroti kondisi jalan rusak di Kalbar dan menuduh gubernur Jawa Barat kurang peduli pada masalah infrastruktur di luar provinsinya.
Data resmi menunjukkan APBD Jawa Barat mencapai sekitar Rp31 triliun dengan luas wilayah 43 ribu km², sedangkan APBD Kalbar hanya sekitar Rp6 triliun meski wilayahnya hampir empat kali lebih luas, menyoroti disparitas fiskal yang nyata.
Dedi Mulyadi mengajak semua pihak untuk mengalihkan fokus dari perbandingan semata ke upaya bersama meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur di masing‑masing daerah.
Ia juga menekankan perlunya mekanisme bagi hasil yang lebih adil serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi kebijakan pajak dan investasi.
Reaksi publik beragam, sebagian mengapresiasi sikap apologetik Dedi, sementara yang lain menuntut langkah konkret untuk memperbaiki jalan di Kalbar dan daerah terpencil lainnya.
Sejauh ini, ketegangan politik mereda; Dedi tetap melanjutkan program pembangunan di Jawa Barat, dan dialog antar gubernur serta wakil gubernur diperkirakan akan berlanjut dalam forum koordinasi daerah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan