Media Kampung, Bali – Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi solusi utama bagi kelas ekonomi menengah di Bali untuk memiliki rumah di tengah kenaikan harga properti yang terus terjadi. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat adanya peningkatan harga properti residensial pada triwulan II-2026, yang dipicu oleh beberapa faktor termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di pasar primer Bali tumbuh sebesar 1,02 persen pada triwulan II-2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,87 persen. Peningkatan ini terutama terjadi pada jenis rumah menengah dengan luas bangunan 36 sampai 70 meter persegi dan rumah besar di atas 70 meter persegi.
Kenaikan harga properti tersebut tidak lepas dari peningkatan biaya produksi yang meliputi naiknya harga bahan bangunan, upah tenaga kerja, biaya perizinan, serta harga BBM yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan distribusi. Penambahan fasilitas dan fasilitas sosial perumahan juga turut menambah beban biaya pengembang.
Meski demikian, skema KPR masih mendominasi pembelian rumah dengan porsi mencapai 67,6 persen dari total transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa KPR menjadi instrumen penting untuk membantu masyarakat Bali, terutama kelas ekonomi menengah, dalam mewujudkan kepemilikan rumah di tengah tantangan harga yang meningkat.
Namun, pengembang properti di Bali menghadapi beberapa hambatan dalam menjual properti residensial primer, seperti tingginya suku bunga KPR, keterbatasan lahan, beban pajak, dan besarnya uang muka. Dari sisi pendanaan pembangunan, mayoritas pengembang masih mengandalkan dana sendiri hingga 56,6 persen.
Kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor utama yang menekan biaya produksi properti. Dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan dalam sektor properti, tetapi juga berpotensi memengaruhi perekonomian secara lebih luas, mengingat energi menjadi komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi.
Dengan kondisi ini, penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk terus mengembangkan skema pembiayaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sambil mengendalikan faktor-faktor biaya agar harga properti tetap terjangkau. Langkah ini juga penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Bali dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika pasar dan inflasi biaya produksi.














Tinggalkan Balasan