Bank Indonesia Tetap Independen, Bukan Bagian Pemerintah
Media Kampung – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menegaskan tidak ada wacana menjadikan Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menanggapi isu terkait pelemahan rupiah dan masa jabatan Gubernur BI.
Menurut Fithra, posisi BI sebagai bank sentral yang independen sudah diatur dalam konstitusi Indonesia sehingga tidak tepat jika independensi BI hanya dipandang dari hubungan kelembagaan dengan pemerintah.
Operational Independence Sebagai Fokus Utama
Fithra menjelaskan bahwa independensi BI lebih pada operational independence, yaitu kemampuan BI menjalankan kebijakan moneter sesuai mandatnya tanpa campur tangan langsung. “Independen bukan berarti berbeda rumah, tapi ada koridor dan pintu koordinasi antara BI dan pemerintah,” ujar Fithra.
Peran Koordinasi Fiskal dan Moneter
Koordinasi antara pemerintah dan BI dianggap penting karena kebijakan fiskal dan moneter memiliki sasaran yang berbeda namun saling terkait. Pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sementara BI bertugas menjaga stabilitas moneter.
Fithra memperingatkan jika kebijakan fiskal dan moneter tidak selaras, sasaran ekonomi dan stabilitas moneter bisa terganggu. Oleh karena itu, “Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,” jelasnya.
Independensi BI Tidak Tergerus dengan Koordinasi
Meski koordinasi tetap berjalan, hal ini tidak mengurangi independensi BI selama bank sentral memiliki kewenangan operasional dalam kebijakan moneternya. Penguatan koordinasi dapat dilakukan tanpa menjadikan BI bagian dari pemerintah ataupun menghilangkan independensi operasionalnya.
Konteks dan Implikasi
Pernyataan Bakom RI ini penting di tengah sorotan publik terhadap posisi dan peran BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya saat nilai tukar rupiah melemah dan pergantian pimpinan di BI. Menegaskan independensi BI sekaligus pentingnya sinergi dengan pemerintah menjadi kunci dalam pencapaian tujuan ekonomi nasional secara optimal.
Tinggalkan Balasan