Media Kampung – Ganjar Pranowo merespons tudingan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang mengaitkan sejumlah tokoh dalam tim suksesnya pada Pilpres 2024 dengan aksi mahasiswa yang dipimpin eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Menurut Ganjar, pelabelan terhadap aktivis atau kelompok kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu justru mengaburkan substansi persoalan yang disampaikan.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar kepada Media Kampung pada Selasa, 16 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa kritik yang muncul seharusnya dijawab dengan data dan kebijakan, bukan dengan membangun narasi mengenai afiliasi politik pihak yang menyampaikan kritik.
Ganjar menambahkan, “Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik.”
Dalam pernyataannya, Ganjar juga menekankan bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari prinsip demokrasi. “Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” ujarnya.
Ganjar menilai pertanyaan mengenai afiliasi politik kerap digunakan untuk mendelegitimasi kritik yang disampaikan masyarakat. “Pertanyaan tentang afiliasi politik sering kali bukan upaya mencari kebenaran, melainkan cara untuk mendelegitimasi kritik,” kata dia. Menurutnya, seseorang tidak kehilangan hak untuk bersikap kritis hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu.
“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” ujar Ganjar.
Ia mengingatkan agar kritik tidak diukur berdasarkan identitas atau kedekatan politik pihak yang menyampaikannya. “Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional. Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” tuturnya.
Sebelumnya, Aliansi BEM Bersatu menduga terdapat keterlibatan aktor politik praktis di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut salah satunya didasarkan pada kedekatan pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang memiliki keterkaitan dengan PDIP maupun tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang patut dicermati publik. “Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu,” kata Rahmat dalam konferensi pers, Selasa (16/6).
Rahmat menyebut mobil Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut sebagai adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. “Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, indikasi keterkaitan tersebut juga terlihat dari agenda yang akan dihadiri Tiyo bersama sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. “Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” kata Rahmat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan