Media Kampung – Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi sistem keuangan nasional. PFII diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, namun hal ini harus sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Investor global tidak hanya mencari kemudahan fiskal atau insentif pajak, melainkan juga menilai kualitas sistem hukum dan tata kelola yang berintegritas. Oleh karena itu, PFII harus dibangun sebagai simbol kepercayaan, bukan sekadar kawasan dengan fasilitas khusus tanpa pengawasan yang memadai.
Ambiguitas Frasa “Fasilitas Khusus” dalam UU P2SK
Salah satu perhatian utama adalah penggunaan frasa “fasilitas khusus” dalam Pasal 248A ayat (6) UU P2SK yang memberikan ruang bagi pemberian perlakuan perpajakan dan fasilitas khusus lainnya kepada PFII. Frasa ini masih memerlukan penjelasan dan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
Setiap bentuk keistimewaan harus dirumuskan secara limitatif dan disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Tanpa parameter yang jelas, norma ini berpotensi menimbulkan celah bagi penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum, yang justru dapat merusak kepercayaan investor dan reputasi Indonesia di kancah internasional.
Pentingnya Regulasi Berkualitas dan Partisipatif
Pasal 248A ayat (7) mengamanatkan pembentukan Undang-Undang khusus terkait PFII paling lambat tiga bulan sejak revisi UU P2SK diundangkan. Regulasi ini akan menjadi landasan sistem keuangan nasional dalam jangka panjang, sehingga proses pembentukannya harus mengedepankan kualitas substansi melalui kajian akademik yang komprehensif dan partisipasi publik yang luas.
Kecepatan pembentukan regulasi tidak boleh mengorbankan kualitas. Regulasi yang baik lahir dari proses yang terbuka dan berbasis data serta analisis yang mendalam, sehingga mampu menghasilkan kerangka yang kokoh, transparan, dan dapat diandalkan.
Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Sistem Keuangan
Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), pengungkapan beneficial ownership, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Oleh sebab itu, desain PFII harus memasukkan penguatan pengawasan sebagai bagian integral.
PFII harus menjadi etalase penerapan standar tata kelola keuangan modern yang transparan dan sejalan dengan rezim internasional anti pencucian uang serta pemberantasan korupsi. Kawasan ini tidak boleh menjadi ruang yang membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan atau praktik kejahatan keuangan.
Koordinasi Antar Lembaga untuk Pengelolaan Terintegrasi
Keberhasilan PFII sangat bergantung pada sinergi antar lembaga pengawas dan penegak hukum, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinasi yang terintegrasi akan memperkuat pengawasan dan memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai tujuan.
PFII sebagai Simbol Kemajuan Sistem Keuangan Indonesia
PFII harus melambangkan kemajuan sistem hukum dan tata kelola keuangan Indonesia, bukan sekadar kawasan dengan berbagai keistimewaan regulasi. Tingkat kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional menjadi faktor utama yang menentukan daya tarik pusat finansial internasional.
Investor global mencari yurisdiksi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, integritas lembaga, dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, PFII harus menjadi simbol integritas yang mendukung kemajuan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang tepat, PFII dapat menjadi instrumen strategis yang memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan global sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem hukum nasional.
Tinggalkan Balasan