Media Kampung – DPRD Kota Malang tengah menyusun surat resmi yang akan dikirimkan ke DPR RI untuk meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah menampung aspirasi mahasiswa yang menyuarakan keresahan terkait berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk program MBG.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran mahasiswa yang muncul akibat dampak kebijakan nasional seperti kenaikan BBM, fluktuasi nilai tukar dolar, dan dinamika kebijakan pemerintah. Menurutnya, sebagian besar tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pusat, sehingga DPRD Kota Malang akan meneruskannya ke DPR RI.
“Yang banyak dikritisi adalah kebijakan pusat. Kami di daerah memang punya kanal untuk mendukung kebijakan, tetapi porsi kami sebagai pendukung. Bagaimanapun dampaknya kepada masyarakat menjadi perhatian utama kami,” ujar Amithya, Selasa (16/6/2026).
Mengenai tuntutan penghentian program MBG, Amithya menilai program tersebut perlu dievaluasi, khususnya dari sisi mekanisme dan penyaluran. Ia menyebut jika pola pelaksanaan masih seperti saat ini, dikhawatirkan menimbulkan pembiayaan yang tidak diperlukan.
“Kalau memang secara mekanisme dan penyalurannya seperti ini, saya kira wajib dievaluasi. Tetap berjalan, tetapi ada segmentasi sasaran supaya bisa menghemat anggaran,” tegasnya.
Amithya juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dikaji ulang dengan pendekatan berbasis sekolah (school-based kitchen), sehingga distribusi makanan lebih dekat dengan penerima manfaat. Saat ini, DPRD Kota Malang sedang menyusun surat yang berisi tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada DPR RI sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan