Dadan dkk Tersangka, Banggar Sudah Ingatkan Berulang Kali soal Tata Kelola MBG

Media Kampung – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kasus ini terkait praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa senilai triliunan rupiah.

Modus operandi yang ditemukan penyidik adalah penggunaan yayasan-yayasan afiliasi yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra resmi MBG, namun tetap mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Ketiga tersangka diduga bekerja sama dan saling mengetahui praktik korupsi tersebut yang merugikan negara.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Masuk Daftar OTT KPK, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah Hindari Korupsi

K Korupsi

79 hari

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup dari rangkaian pemeriksaan, termasuk laporan dari Kementerian Keuangan dan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dadan dan dua wakilnya langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Triwulan Akhir 2023: Tiga Tokoh Bersaing Ketat di Puncak Lembaga Antirasuah KPK

K Korupsi

981 hari

Menanggapi kasus ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persoalan tata kelola BGN sudah berulang kali menjadi perhatian DPR sejak awal. Ia menekankan kelemahan utama BGN terletak pada aspek tata kelola yang harus segera diperbaiki agar program MBG berjalan efektif dan terhindar dari penyimpangan.

Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Satelit Orbit 123 Didakwa Rugikan Negara Rp 306 Miliar

K Korupsi

64 hari

Said menegaskan bahwa program MBG seharusnya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan pada pengadaan barang seperti motor listrik, iPad, atau insentif yang tidak relevan dengan tujuan program. Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Taktik Ahmad Sahroni Jebak Direktur KPK Palsu, Tegaskan Tidak Sedang Minta Damai Perkara Korupsi

K Korupsi

52 hari

Komisi IX DPR pun menyatakan tidak pernah menerima laporan mengenai pengadaan barang di BGN, dan berkomitmen memperketat pengawasan agar penggunaan anggaran sesuai aturan dan transparan ke depan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya, menghormati proses hukum yang berjalan dan mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.

KPK Jelaskan Penonaktifan CCTV di Rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Saat Penggeledahan

K Korupsi

57 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.