Keluarga Tertekan Memohon Uni Eropa untuk Campur Tangan dalam Pengadilan Keamanan Nasional Pertama di Macau

Media Kampung – Kasus hukum pertama yang menguji undang-undang keamanan nasional yang diperketat di Macau telah dimulai dengan penahanan seorang pejabat publik veteran yang juga merupakan anggota legislatif terlama di wilayah tersebut. Keluarganya kini menyerukan bantuan Uni Eropa untuk campur tangan demi menjamin keadilan dalam proses hukum yang kontroversial ini.

Au Kam-San, berusia 68 tahun, adalah anggota legislatif Macau yang telah berkiprah selama dua dekade di badan legislatif yang didominasi oleh pendukung Beijing. Ia ditangkap dengan tuduhan bersekongkol dengan kekuatan asing untuk membahayakan keamanan nasional, menjadi kasus pertama yang diketahui sejak diberlakukannya undang-undang keamanan nasional di Macau yang diadopsi mengikuti model yang sama di Hong Kong.

Patron Apresiasi Polri Berantas Narkoba Bukti Selamatkan Generasi Bangsa

H Hukum & Kriminal

109 hari

Pihak keluarga Au Kam-San, terutama putrinya, Cherry Au, menyatakan bahwa penangkapan ayahnya pada tahun lalu terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Mereka juga menyoroti keterbatasan komunikasi dengan Au, yang hanya berhasil melakukan panggilan singkat selama 54 detik yang dipaksa diputus oleh penjaga penjara. Hingga kini, Au masih ditahan di penjara Coloane sambil menunggu proses persidangan.

Pengesahan undang-undang keamanan nasional di Macau merupakan bagian dari upaya pemerintah China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping untuk memperketat kontrol terhadap aktivitas pro-demokrasi dan potensi dissent di wilayah administratif khusus ini. Undang-undang tersebut mengatur tindakan yang dianggap membahayakan keamanan nasional, termasuk kolusi dengan kekuatan asing.

Komisi III DPR RI Pantau Kasus Air Keras Andrie Yunus, Tekan Penangkapan Pelaku

P Politik

134 hari

Au Kam-San, yang juga memegang kewarganegaraan ganda Portugal, dikenal sebagai tokoh oposisi yang vokal dan menjadi salah satu penghambat kebijakan Beijing di legislatif Macau. Setelah pemerintah Macau mengikuti langkah Hong Kong dengan melarang kandidat pro-demokrasi dalam pemilihan legislatif tahun 2021, Au memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali.

Keluarga Au berharap agar komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, dapat memberikan tekanan dan perhatian terhadap kasus ini untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan, serta menghormati hak asasi manusia. Kasus ini menjadi peringatan awal bagi pelaksanaan undang-undang keamanan nasional yang dapat membatasi kebebasan politik di Macau.

Xi Jinping: AI Jangan Dikuasai Satu Negara, Serukan Kerja Sama Global

K Kecerdasan Buatan & Big Data

9 hari