Media Kampung – Pemerintah China secara resmi melarang ekspor semua barang dwiguna kepada pengguna militer Jepang maupun untuk penggunaan militer Jepang. Langkah tegas ini diambil Beijing sebagai bagian dari upaya membendung remiliterisasi Jepang dan mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (18/6/2026), menegaskan bahwa larangan ekspor ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional. “Tujuannya adalah untuk membendung remiliterisasi Jepang dan upayanya untuk memiliki senjata nuklir,” ujar Lin Jian.
Kebijakan ini merupakan respons China terhadap manuver Jepang di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Perancis, di mana Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berupaya menggalang sekutu untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok mineral penting dan logam tanah jarang dari China. Lin Jian menilai upaya Jepang tersebut kontradiktif dan hanya akan gagal. “Sanae Takaichi menyebut soal dialog tapi secara aktif terlibat dalam konfrontasi, suatu kontradiksi yang mencolok yang telah memperlihatkan kemunafikan Jepang kepada dunia,” ungkapnya.
China menegaskan bahwa standardisasi dan penyempurnaan sistem pengendalian ekspor yang mereka lakukan konsisten dengan praktik internasional. Posisi China dalam menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global mineral penting tidak berubah, dan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini.
Sementara itu, Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis bentukan G7 menargetkan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok di luar blok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen menjadi kurang dari 60 persen pada 2030, dengan ambisi akhir mencapai 50 persen. Namun, China tampaknya tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah balasan untuk melindungi kepentingannya.
Langkah China melarang ekspor ke Jepang ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Uni Eropa, di mana defisit perdagangan Uni Eropa dengan China telah mencapai 31,9 miliar euro pada April 2026. Beijing terus menyerukan dialog namun juga memperingatkan akan meluncurkan aksi balasan terhadap kebijakan proteksionisme.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan