Media Kampung – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi beban fiskal yang berat akibat kebijakan yang diwariskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan Hasto usai menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin, 1 Juni 2026.
Hasto menilai kunjungan Jokowi ke berbagai daerah saat ini seharusnya dimaknai sebagai momen untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil selama satu dekade terakhir, yang kini berdampak pada kondisi fiskal Indonesia. Ia menyoroti sejumlah kebijakan strategis Jokowi, termasuk belanja bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota Nusantara, dan program hilirisasi, yang menurutnya masih menimbulkan pertanyaan mengenai manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Selain itu, Hasto menegaskan bahwa besarnya anggaran bansos yang dialokasikan pada masa pemerintahan Jokowi mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS, yang menurut pengamat politik internasional digunakan untuk kepentingan elektoral. Ia juga mengkritik kebijakan infrastruktur dan hilirisasi yang dinilai lebih menguntungkan kelompok oligarki daripada memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberikan pandangan berbeda mengenai kondisi fiskal saat ini. Ia menegaskan bahwa fiskal nasional masih dalam batas aman dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di bawah 40 persen, jauh dari batas maksimal 60 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Defisit anggaran juga masih dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, yang menunjukkan disiplin fiskal tetap terjaga meskipun ada tekanan ekonomi global.
Abdul Rahman menjelaskan bahwa defisit keseimbangan primer yang sempat melewati target pada kuartal pertama 2026 disebabkan oleh percepatan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat proyek prioritas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai refinancing utang merupakan praktik lazim dalam pengelolaan fiskal modern, selama rasio fiskal tetap terjaga dan kapasitas pembayaran negara kuat.
Dalam konteks hubungan antar tokoh politik, Hasto juga menyampaikan harapan agar pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dapat menjadi momentum membahas isu strategis terkait masa depan bangsa. Ia menilai keakraban kedua tokoh tersebut sebagai modal penting dalam memperkuat persatuan nasional dan menjaga ideologi Pancasila.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan