Media Kampung – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia masih dalam tahap penyusunan dengan target penyelesaian pada Juli 2026. Politikus Golkar ini menjelaskan bahwa masa sidang ketiga yang sedang berlangsung memberikan waktu cukup untuk menyelesaikan RUU tersebut.
Doli menegaskan, jika pembahasan di DPR rampung, RUU ini akan diajukan sebagai usul inisiatif Parlemen dan dilanjutkan ke pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar pembahasan bersama. Ia berharap RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang dalam tahun ini.
Senada dengan itu, anggota Baleg DPR RI lainnya, Firman Soebagyo, menyoroti pentingnya pengesahan RUU tersebut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan keakuratan kebijakan publik. Ia menilai data sebagai elemen krusial dalam pengambilan keputusan negara dan menegaskan bahwa ketidakakuratan data berdampak langsung pada kualitas kebijakan dan output pembangunan.
Firman menambahkan bahwa salah satu latar belakang inisiatif Parlemen untuk mendorong RUU ini adalah lemahnya integrasi data antar kementerian dan lembaga. Hal ini sering menimbulkan perbedaan angka yang signifikan dalam sektor-sektor strategis nasional, seperti ketidaksinkronan data produksi pangan antara kementerian teknis dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem data nasional Indonesia belum solid dan membutuhkan regulasi yang jelas.
RUU Satu Data Indonesia diharapkan mampu mengatasi permasalahan integrasi dan sinkronisasi data, sehingga mendukung efisiensi pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kebijakan publik dapat berbasis data yang valid dan terintegrasi secara nasional.
Proses pembahasan yang masih berlangsung di Baleg DPR ini terus dipantau agar sesuai dengan target penyelesaian pada Juli 2026. Jika berhasil disahkan, RUU ini menjadi landasan hukum penting untuk memperbaiki manajemen data di Indonesia dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan