Media Kampung, Pemerintah Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 28 tenaga kerja asing (TKA) bekerja di sejumlah perusahaan di wilayahnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kabupaten Bangka, Ismir Rachmaddinianto, mengungkapkan bahwa mayoritas dari mereka merupakan pekerja lintas wilayah yang bertugas di beberapa daerah.
Dari total 28 TKA, 19 orang berstatus sebagai pekerja lintas wilayah. Mereka tidak hanya bekerja di satu tempat, melainkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun di luar provinsi tersebut. Sementara itu, sembilan TKA lainnya merupakan pekerja tetap yang ditempatkan di perusahaan sektor pertambangan bijih timah dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka.
Para TKA tersebut menduduki berbagai jabatan strategis di perusahaan, seperti Mechanical Engineer, Finance Manager, Quality Control Advisor, Operation Director, hingga General Manager. Mereka berasal dari lima negara: China, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan India.
Ismir menegaskan bahwa perusahaan pengguna TKA telah rutin menyampaikan laporan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan. Pengawasan terhadap TKA dilakukan oleh Tim Pemantauan Orang Asing (TIMPOA) yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tim ini melibatkan Disnakerperindag, Kesbangpol, Kejaksaan, Kepolisian, Imigrasi, TNI, serta instansi terkait lainnya.
Ismir mengimbau seluruh perusahaan yang mempekerjakan TKA agar disiplin memenuhi kewajiban pelaporan sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini penting agar data TKA di Kabupaten Bangka selalu akurat dan pengawasan dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Komisaris PT Mitra Bangka Semesta (MBS), Wanto, menyatakan bahwa pabrik smelter yang mereka miliki mempekerjakan tujuh TKA asal China sebagai tenaga ahli. Selebihnya, perusahaan mengandalkan tenaga kerja lokal. Wanto menekankan bahwa keberadaan sektor industri di Bangka harus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama dalam menampung tenaga kerja lokal yang menjadi prioritas daerah.
