Media Kampung – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akan menyampaikan lima tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan setelah pertemuan audiensi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat sebagai bagian penting dari demokrasi yang sehat. Ia memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin asalkan disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan kajian yang matang. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
Lima tuntutan utama yang diajukan BEM SI meliputi:
- Penghentian pemborosan anggaran negara (APBN) yang dianggap tidak efisien.
- Penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang membebani masyarakat.
- Penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih.
- Penghentian militerisasi kehidupan sipil yang dianggap mengancam ruang demokrasi.
- Desakan agar Presiden mengakui kegagalan pemerintah dalam beberapa aspek kebijakan.
Dalam pertemuan tersebut, Yusril secara khusus meminta klarifikasi terkait tuntutan penghentian program MBG. Ia ingin mengetahui apakah mahasiswa menginginkan penghentian total program atau hanya perbaikan tata kelola. Setelah berdiskusi, BEM SI menjelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah perbaikan tata kelola program tersebut, mengingat manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.
Yusril menyampaikan bahwa program MBG diluncurkan untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah. Pemerintah sangat terbuka terhadap masukan untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Yusril menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, guna menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia meyakini bahwa perbaikan tata kelola program MBG akan menjadi perhatian serius pemerintah jika memang itu yang diinginkan oleh mahasiswa.
Audiensi ini menjadi momen penting sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah, yang mencerminkan sikap terbuka pemerintah dalam menerima kritik dan aspirasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis secara konstruktif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan