Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menegaskan alasan di balik pencopotan sejumlah pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam sebuah acara di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga kepentingan rakyat dan menghindari penyalahgunaan anggaran negara.
Dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition, Prabowo mengungkapkan bahwa pergantian pejabat bukanlah keputusan yang mudah karena orang-orang yang dicopot merupakan pihak yang sebelumnya dipercaya dan diangkat dengan penuh harapan. Namun, laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, serta indikasi penyelewengan di lingkungan BGN memaksa dirinya mengambil langkah tegas.
Prabowo mengutip nasihat almarhum ayahandanya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak pada rakyat saat menghadapi kebingungan atau keraguan dalam mengambil keputusan. Pesan tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan langkah pergantian pimpinan di BGN.
Presiden menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mentoleransi pemimpin yang tidak kompeten, tidak jujur, atau yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara. “Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian,” ujar Prabowo dengan tegas, menambahkan bahwa tanda tangan keputusan tersebut merupakan hal yang berat baginya karena menyangkut orang-orang yang pernah diberi kepercayaan dan pangkat.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan rasa hormatnya kepada proses hukum yang tengah berjalan dan menolak memberikan komentar yang dapat mengganggu penyelidikan aparat penegak hukum. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan memastikan setiap dana yang berasal dari rakyat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan kesiapan pemerintah untuk memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum agar program-program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.







Tinggalkan Balasan