Media Kampung – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Surabaya yang membahas kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat ini mengungkap berbagai pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.
Kasus keracunan ini berdampak pada sekitar 210 orang, yang terdiri dari siswa, guru, dan wali murid dari 12 sekolah di wilayah tersebut. Sebagian besar korban telah diizinkan pulang, tetapi tujuh pasien masih menjalani perawatan dan observasi di RSIA IBI Surabaya. Dugaan awal penyebab keracunan mengarah pada bahan baku daging yang digunakan dalam menu makanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Billy Daniel Messakh, menyampaikan temuan pelanggaran teknis di dapur pengolahan makanan. Salah satunya adalah proses pencairan daging beku yang dilakukan di area tidak higienis selama kurang lebih dua jam, dengan kondisi lingkungan yang dipenuhi lalat. Selain itu, fasilitas dapur dinilai belum memenuhi standar sanitasi, seperti alat penangkap serangga yang tidak berfungsi optimal dan pintu dapur yang tidak dilengkapi penghalang plastik sehingga serangga mudah masuk.
Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada 11 Mei 2026 menunjukkan dapur SPPG tersebut mendapat nilai 81,85 persen dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Temuan ini menegaskan lemahnya pengawasan sanitasi di dapur pengolahan makanan program MBG.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya sekaligus perwakilan Badan Gizi Nasional Jawa Timur, Kusmayanti, mengakui adanya pelanggaran SOP yang signifikan, terutama ketidakhadiran pengawas gizi saat bahan baku makanan tiba di dapur. Hal ini menyebabkan pengawasan kualitas bahan tidak optimal. Kusmayanti juga menyebutkan sampel makanan yang seharusnya diperiksa di laboratorium sempat tidak ditangani dengan benar, seperti dikeluarkan dari lemari pendingin tanpa pengamanan khusus, sehingga hanya sebagian bahan, termasuk daging, yang dapat diuji lebih lanjut.
Dalam pertemuan tersebut, Kusmayanti meminta maaf atas insiden keracunan yang merupakan kejadian pertama sejak program MBG digulirkan di Surabaya. Menteri HAM Natalius Pigai turut mendengarkan paparan dari Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kasus ini.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penerapan standar kebersihan yang tepat dalam pengelolaan program makanan gratis di sekolah untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Pemerintah kota Surabaya bersama instansi terkait berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki SOP demi menjamin keamanan dan kesehatan peserta program MBG.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan