Media Kampung – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN dan pemerintah pusat untuk memprioritaskan pelayanan publik dalam pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Gangguan tersebut disebut berasal dari PLTU Paiton. Menurut Yona, pemadaman listrik tidak boleh terjadi pada jam sibuk atau prime time agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi.
Dampak Pemadaman terhadap Layanan Publik dan Ekonomi
Yona menegaskan bahwa keberlangsungan layanan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengaturan jadwal pemadaman. Ia meminta PLN mempertimbangkan kawasan vital seperti traffic light yang jika mati dapat menyebabkan kekacauan lalu lintas dan kecelakaan. Selain itu, pemadaman listrik juga berdampak pada sektor UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Pelaku usaha terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli genset atau freezer agar usahanya tetap berjalan.
Hindari Pemadaman saat Nonton Bareng Piala Dunia
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu juga menyoroti pentingnya menjaga pasokan listrik saat kegiatan sosial seperti nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola dunia yang banyak digelar di warung kopi dan ruang publik. Menurutnya, nobar memiliki nilai sosial positif sebagai ruang interaksi masyarakat yang sehat dan dapat menjaga suasana kondusif. Ia berharap PLN tidak mematikan listrik saat siaran langsung pertandingan sepak bola dunia.
Komunikasi dengan PLN dan Harapan Penyelesaian
Yona mengaku telah berkomunikasi dengan PLN wilayah Karangpilang terkait durasi pemadaman. Ia berharap gangguan teknis segera ditangani karena tidak semua instansi dan pelaku usaha memiliki sumber listrik cadangan. Ia juga menekankan bahwa pemadaman listrik yang lama dapat menimbulkan kerugian ekonomi tambahan bagi masyarakat.
Tanggapan soal BBM Bersubsidi
Dalam kesempatan yang sama, Yona menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang ketersediaan BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan tidak ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi—Biosolar tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter. Yona meyakini stok aman selama penggunaan tepat sasaran dan masyarakat menengah ke atas tidak ikut mengonsumsi BBM bersubsidi. Ia juga melihat kenaikan harga BBM non-subsidi sebagai momentum untuk memperkuat penggunaan transportasi publik di Surabaya, asalkan keamanan dan kenyamanan layanan terjamin.
Yona menyatakan kesiapannya memberi contoh dengan menggunakan transportasi publik jika kualitas layanan ditingkatkan, dan mengingatkan kembali program Jumat Bersepeda sebagai upaya penghematan energi dan gaya hidup sehat. Ia menekankan bahwa Komisi A fokus pada aspek pelayanan publik, sementara komisi terkait di DPRD Surabaya telah memikirkan langkah-langkah yang diperlukan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan