Media Kampung – 10 April 2026 | Abul Chair resmi mengemban jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah dilantik oleh Gubernur pada pekan ini. Penunjukan ini menandai transisi birokrat berpengalaman dari lembaga pengawasan ke puncak administrasi provinsi.
Sebelumnya, Abul Chair menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, mengelola program audit dan kontrol keuangan di provinsi terbesar secara ekonomi. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mendalam tentang tata kelola anggaran dan akuntabilitas publik.
Kariernya di BPKP dimulai lebih dari satu dekade lalu, ketika ia terlibat dalam penyusunan standar pengendalian internal bagi kementerian dan lembaga negara. Selama masa itu, ia memimpin sejumlah audit yang mengungkapkan penyimpangan dana pembangunan.
Di Jawa Timur, ia memperkuat mekanisme evaluasi kinerja OPD, memperkenalkan sistem pelaporan berbasis risiko, serta mendukung upaya pencegahan korupsi melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya, transparansi keuangan provinsi meningkat secara signifikan.
Penunjukan Abul Chair sebagai Sekda NTB menarik perhatian karena ia bukan bagian dari birokrasi internal provinsi. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pilihan ini didasarkan pada kompetensi teknis dan rekam jejak nasionalnya. Keputusan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan pada profesionalisme dan efisiensi.
Sebagai Sekretaris Daerah, ia memegang peran kunci dalam mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menjadi penghubung antara Gubernur dan aparatur pemerintahan. Tanggung jawabnya mencakup penyusunan kebijakan, monitoring pelaksanaan program, dan evaluasi hasil.
Fokus awal Abul Chair adalah konsolidasi internal, pemetaan kinerja seluruh OPD, dan penetapan ritme kerja yang stabil. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan provinsi dan kebijakan pusat.
“Saya dilantik bukan sekadar untuk menjadi, tetapi untuk memiliki NTB. Mari bersama‑sama kita membangun NTB yang hebat, bermartabat, dan mendunia,” ujarnya dalam sambutan pertama. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pribadi terhadap kemajuan daerah.
Tantangan utama yang dihadapi meliputi adaptasi terhadap kultur birokrasi lokal yang kental serta penyelarasan kebijakan pusat‑daerah. Ia mengakui perlunya waktu untuk memahami dinamika sosial‑ekonomi NTB yang beragam.
Namun, pengalaman nasionalnya di bidang audit dan pengendalian keuangan diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi provinsi. Ia berencana memperkenalkan sistem pelaporan kinerja berbasis indikator yang dapat dipantau secara real‑time.
Pendekatan tersebut selaras dengan agenda pemerintah provinsi yang menitikberatkan pada transparansi anggaran, pengurangan belanja tidak produktif, dan peningkatan layanan publik. Langkah ini diharapkan menurunkan risiko kebocoran dana pembangunan.
Di samping itu, Abul Chair menyiapkan program pendampingan bagi kepala OPD dalam penyusunan rencana kerja yang berbasis bukti. Program ini akan mencakup pelatihan manajemen keuangan, evaluasi risiko, dan mekanisme umpan balik masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga menjadi prioritas, sesuai dengan prinsip good governance. Ia mengusulkan forum konsultasi rutin antara pemerintah dan kelompok tani, pelaku UMKM, serta organisasi kemasyarakatan.
Sebagai figur eksternal, ia harus membangun jaringan kepercayaan dengan pejabat daerah, tokoh adat, dan pemimpin agama. Upaya ini penting untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan struktural yang diusulkan.
Selama masa jabatannya, ia menargetkan peningkatan indeks kinerja provinsi pada indeks pemerintahan baik (IPG) dalam lima tahun ke depan. Target tersebut mencakup perbaikan dalam pengelolaan aset daerah dan penurunan tingkat sengketa tanah.
Anggaran tahun berjalan telah dialokasikan untuk memperkuat sistem informasi keuangan daerah, memperluas kapasitas pelatihan auditor internal, dan mengembangkan platform digital untuk pelayanan publik. Investasi ini diharapkan meningkatkan akurasi data keuangan.
Beberapa pakar pemerintahan menilai bahwa penempatan seorang mantan kepala BPKP di posisi Sekda dapat memperkuat kontrol internal dan mengurangi peluang korupsi. Mereka menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen birokrasi.
Sementara itu, masyarakat NTB menyambut baik harapan akan birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. Beberapa organisasi masyarakat sipil menunggu laporan konkrit mengenai langkah-langkah perbaikan yang akan diimplementasikan.
Abul Chair menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, melainkan pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan warga. Ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif.
Dengan latar belakang teknokratis dan mandat yang jelas, ia diposisikan sebagai motor penggerak perubahan birokrasi di NTB. Ke depan, provinsi ini diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.