Media Kampung – Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BAM PAN) menyoroti sikap mendua PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Sayap kepemudaan PAN ini mempertanyakan konsistensi politik PDIP terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Sekjen BAM PAN, Slamet Aryadi, dalam keterangannya pada Kamis (18/6) menyatakan bahwa dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi mahasiswa menimbulkan pertanyaan publik. “Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas,” ujarnya.
Slamet menekankan bahwa situasi global yang penuh tantangan membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, manuver politik yang tidak jelas arah justru dapat merugikan kepentingan bangsa. “Kepastian dan stabilitas politik merupakan prasyarat utama yang tidak boleh diganggu gugat demi mengejar target kesejahteraan rakyat di era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti isu-isu yang muncul dalam demonstrasi, seperti pelemahan nilai tukar Rupiah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Slamet menilai persoalan tersebut seharusnya dilihat secara objektif karena pemerintah telah melakukan langkah penanganan. “Langkah otoritas moneter terbukti telah berkontribusi terhadap penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir serta mendorong perbaikan sentimen pasar yang tercermin dari pergerakan IHSG,” jelasnya.
Slamet menambahkan, pemerintah juga telah menunjukkan komitmen dalam menjaga disiplin anggaran dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk penertiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. “Oleh karena itu, berbagai pihak diharapkan dapat mengedepankan objektivitas dalam melihat perkembangan ekonomi nasional. Jangan sampai kepentingan kelompok dikedepankan di atas kepentingan bangsa,” pungkasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan bahwa sikap dan posisi partainya merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal. “Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” ujarnya.
Deddy menegaskan kembali posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. “Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” tambahnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan