Media Kampung – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya hubungan erat antara kepolisian dan masyarakat sipil sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini diwujudkan melalui pengukuhan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pada Agustus 2026, yang menjadi simbol komitmen Polri dalam menguatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.
Pengamat politik dan hukum, Boni Hargens, menilai langkah tersebut sebagai strategi krusial untuk memperkuat pemerintahan, terutama dalam menghadapi dinamika kondisi geopolitik global dan ketidakpastian situasi nasional. Pendekatan society-policing dan community-based policing yang diusung Kapolri menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan, sekaligus menjaga keutuhan bangsa.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat partisipasi masyarakat sipil melalui pengukuhan 20 organisasi kemasyarakatan baru di Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas). Ketua Dewan Pembina Formas, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mengawal program-program strategis pemerintah, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Forum ini kini menaungi 103 ormas yang berkomitmen memberikan kontribusi konstruktif dalam pembangunan nasional dan menjaga persatuan bangsa. Menurut Ketua Dewan Pakar Formas, Serian Wijatno, keberadaan ormas yang aktif bukan sekadar penonton, melainkan pelaku dalam mendukung kemajuan negara dan menghadapi tantangan saat ini.
Namun, penguatan peran militer dan kepolisian dalam ruang sipil memunculkan perdebatan. TNI yang kerap terlibat dalam berbagai program sosial dan pembangunan dipandang sebagai institusi efektif dengan jaringan luas dan mobilisasi cepat. Meski demikian, kehadiran militer di ranah sipil harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menggeser fungsi sipil secara berlebihan.
Di sisi lain, masyarakat sipil Indonesia, meski memiliki kapasitas tinggi dalam menghasilkan kritik dan rekomendasi kebijakan, masih menghadapi kesulitan dalam mendorong perubahan struktural. Profesionalisasi organisasi masyarakat sipil telah memperkuat kemampuan teknis, namun mengurangi keterlibatan mereka dalam arena politik elektoral yang penting untuk mengubah kebijakan negara.
Menjaga jarak dari politik elektoral sebagai bentuk independensi seringkali membuat organisasi masyarakat sipil sulit menjadi aktor perubahan yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat sipil yang dibangun secara strategis dianggap kunci dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong kemajuan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan mewujudkan program-program pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan bangsa.
Tinggalkan Balasan