Media Kampung – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam dua hari terakhir, ia tercatat berbicara tiga kali. Dari rangkaian pidato tersebut, setidaknya ada tujuh fakta yang berkaitan langsung dengan saham-saham tertentu di bursa.
Sejumlah kebijakan yang disampaikan menyentuh sektor pertambangan, perbankan, aviasi, hingga kendaraan listrik. Bagi investor, pernyataan presiden menjadi salah satu sinyal yang perlu dicermati, meski dampak riilnya tetap bergantung pada eksekusi kebijakan dan kinerja masing-masing emiten.
1. Penertiban 1.000 Tambang Timah Ilegal
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut persoalan tersebut, dengan menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah yang berani menertibkan demi rakyat dan negara.
Kebijakan ini disebut paling menguntungkan PT Timah Tbk (TINS). Emiten itu sebelumnya sempat menjadi sorotan kasus korupsi dan mencatat kerugian pada 2023. Setelah penertiban tambang liar, aktivitas tambang kembali ke jalur resmi sehingga produksi meningkat dan posisi tawar harga di pasar global lebih kuat.
Dampaknya terlihat pada kinerja keuangan. Laba bersih TINS pada semester I 2026 tercatat Rp2,71 triliun, atau tumbuh sekitar 804 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp300,07 miliar. Perseroan menargetkan produksi bijih timah mencapai 45.000 ton pada 2026, sekitar dua hingga tiga kali produksi tahun sebelumnya, antara lain dengan mengoptimalkan kembali armada produksinya.
2. Pengembangan Bullion Bank untuk Ekosistem Emas
Pidato Prabowo juga menyoroti pengembangan bullion bank sebagai bagian dari penguatan ekosistem emas nasional. Fasilitas ini dinilai dapat memperkuat infrastruktur perdagangan emas dalam negeri, dari hulu hingga hilir.
Bagi pasar saham, tema ini berkaitan dengan emiten yang memiliki eksposur pada komoditas emas dan lembaga keuangan yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Namun, manfaatnya bagi emiten tertentu masih bergantung pada bentuk final kebijakan dan peran masing-masing pihak dalam ekosistem.
3. Reaktivasi Armada Garuda Indonesia
Pemerintah mendorong reaktivasi armada Garuda Indonesia sebagai bagian dari pemulihan sektor aviasi nasional. Langkah ini membuka peluang pemulihan bagi emiten penerbangan, termasuk PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).
Reaktivasi armada berpotensi meningkatkan kapasitas penerbangan dan pendapatan, sekaligus memberi pekerjaan bagi lini perawatan pesawat. Meski demikian, pemulihan kinerja tetap bergantung pada tingkat utilisasi armada, permintaan penerbangan, dan struktur keuangan masing-masing emiten.
4. Kebijakan B50 dan Dampaknya bagi Emiten Sawit
Kebijakan mandatori biodiesel B50 menjadi salah satu tema yang disampaikan dalam pidato. Program ini berpotensi menguntungkan emiten sawit berkualitas karena meningkatnya kebutuhan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel.
Di sisi lain, kebijakan tersebut membawa risiko kenaikan biaya subsidi dan tekanan margin. Bagi eksportir komoditas, penyesuaian alokasi pasokan domestik juga dapat memengaruhi arus kas. Karena itu, dampak B50 terhadap emiten sawit perlu dilihat secara berimbang, tidak hanya dari sisi permintaan.
5. Penguatan Pengawasan Devisa lewat DSI
Pemerintah memperkuat pengawasan devisa melalui instrumen Devisa Hasil Sumber Daya Alam (DSI). Kebijakan ini berpotensi menguntungkan perbankan BUMN yang berperan dalam penempatan dan pengelolaan devisa tersebut.
Namun, aturan ini juga menuntut eksportir komoditas menyesuaikan pengelolaan arus kas dan penempatan dana. Bagi investor, kebijakan devisa perlu dicermati karena dapat memengaruhi likuiditas valas, pendapatan bunga, serta strategi keuangan emiten yang bergerak di sektor ekspor.
6. Target Dividen BUMN Rp200 Triliun
Prabowo menargetkan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun. Target ini menjadi tema investasi tersendiri, terutama bagi bank dan emiten komoditas milik negara yang selama ini menjadi kontributor utama setoran dividen.
Selain itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) disebut sebagai salah satu emiten yang turut menarik perhatian dalam konteks ini. Besarnya target dividen bergantung pada laba BUMN, kebijakan Kementerian BUMN, serta prioritas belanja modal masing-masing perusahaan.
7. Dorongan Insentif Kendaraan Listrik
Pemerintah melanjutkan dorongan insentif kendaraan listrik untuk mempercepat pengembangan ekosistem EV di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi katalis bagi emiten yang bergerak di rantai nilai kendaraan listrik, seperti SLIS, VKTR, TOBA, INDY, dan NFCX.
Meski demikian, dampak insentif terhadap kinerja emiten tidak seragam. Realisasinya bergantung pada penyerapan insentif di pasar, kesiapan produksi, serta kontribusi bisnis EV terhadap pendapatan masing-masing perusahaan.
Yang Perlu Dicermati Investor
Rangkaian pidato tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat menjadi katalis sektoral bagi pasar saham. Namun, pernyataan kebijakan bukan jaminan atas kenaikan harga saham. Sebagian dampak bersifat potensial dan bergantung pada eksekusi di lapangan.
Di sisi lain, beberapa kebijakan membawa risiko, seperti kenaikan biaya subsidi, tekanan margin, dan penyesuaian arus kas bagi eksportir komoditas. Karena itu, investor disarankan mencermati laporan keuangan emiten, perkembangan regulasi, serta dinamika pasar sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika mempertimbangkan aksi ambil untung atau take profit.














