Media Kampung – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Menurutnya, pengelolaan program di dalam negeri saat ini masih kalang kabut dan tidak profesional.
Marwan menilai BGN gagal mengelola program secara transparan, sehingga anggaran raksasa sebesar Rp 268 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2026 rawan bocor di tingkat bawah. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri. Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut,” kata Marwan Jafar dalam pernyataannya, Rabu (3/6/2026).
Ia juga mengkritik kinerja Menteri Keuangan yang dinilai tidak jeli terhadap detail realisasi belanja di lapangan. Menurutnya, ketidak tahun Menkeu terhadap rincian pembelian barang menyebabkan kebocoran anggaran di tingkat bawah.
Penolakan perluasan program ke luar negeri juga didasari kondisi pasar keuangan domestik yang tertekan. Marwan mencontohkan, pada 25-26 Mei 2026 terjadi capital outflow investor asing mencapai Rp 4 triliun, dan melonjak menjadi Rp 8,52 triliun pada 29 Mei 2026. Nilai tukar rupiah pun merosot ke angka Rp 17.883 per dolar AS.
“Situasi ini diperparah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 17.883 per dolar AS hari ini,” ujarnya.
Marwan menegaskan pemerintah harus menegakkan disiplin fiskal yang ketat di tengah situasi darurat ini. “Setiap rupiah anggaran negara wajib digunakan secara bijak dan efisien demi menyelamatkan kesehatan APBN serta menjaga keberlanjutan program strategis nasional,” tutupnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan