Media Kampung – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Senin, 22 Juni 2026. Dua posisi kunci yang diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Syahrioma Delavino, dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama. Pelantikan ini merupakan langkah konkret dalam pembenahan tata kelola keimigrasian, menyusul proses hukum yang dijalani dua pejabat sebelumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hendarsam menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum untuk memperkuat integritas dan tata kelola organisasi. “Kami memastikan bahwa proses hukum yang berjalan menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tata kelola organisasi,” ujarnya. Menurutnya, setiap dinamika internal harus dijadikan pijakan untuk perbaikan menyeluruh yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Imigrasi telah menjalankan sejumlah langkah cepat (quick wins), antara lain penyederhanaan proses bisnis layanan keimigrasian, khususnya permohonan izin tinggal, agar lebih efisien, mudah, dan responsif. Selain itu, pengawasan internal diperkuat, tindak lanjut pengaduan masyarakat dipercepat, kontrol terhadap petugas lapangan ditingkatkan, dan penguatan integritas aparatur di seluruh jajaran terus didorong.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan perubahan. Pembenahan tidak boleh berhenti pada proses internal atau seremoni, tetapi harus tercermin dalam layanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” lanjut Hendarsam.

Pelantikan juga mencakup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di berbagai daerah, seperti Banten, Kalimantan Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bengkulu, dan Maluku. Turut dilantik Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Hendarsam menekankan bahwa transformasi kepemimpinan ini merupakan upaya kolektif membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kepercayaan publik adalah hal utama yang harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan keimigrasian berjalan dengan baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.