Media Kampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pada Senin, 25 Mei 2026, penyidik memanggil Irwan Mussry, manajer butik jam tangan mewah INTime di Senayan City, guna mendalami dugaan aliran dana yang terkait dengan perkara tersebut.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK menelusuri kemungkinan penggunaan uang hasil korupsi untuk pembelian barang mewah. Selain Irwan Mussry, penyidik juga mendalami keterangan dari Ida Bagus Agungbajarapany, seorang saksi dari unsur swasta. Hingga saat ini, KPK belum mengungkap detail materi pemeriksaan para saksi tersebut.
Kasus korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Maret 2026, di mana Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, diduga terlibat intervensi terhadap sejumlah kepala dinas agar perusahaan keluarganya bisa memperoleh proyek pengadaan jasa outsourcing. Berdasarkan catatan KPK, PT RNB, perusahaan milik keluarga Bupati, menerima transaksi masuk sebesar Rp46 miliar dari tahun 2023 hingga 2026.
Dari total dana tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing, sementara sisanya diduga diselewengkan dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan nilai mencapai Rp19 miliar. Fadia Arafiq sendiri diduga menerima aliran dana sebesar Rp5,5 miliar. Dugaan pengelolaan dana tersebut dilaporkan dilakukan melalui grup percakapan WhatsApp bernama “Belanja RSUD”.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan untuk menguatkan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan. Penyidik gencar menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Keterangan dari manajer butik jam tangan mewah ini menjadi penting untuk mengungkap apakah ada penggunaan dana korupsi untuk transaksi barang mewah sebagai cara pencucian uang. Hingga kini, KPK terus mengembangkan penyidikan demi mengungkap seluruh jaringan dan mekanisme korupsi yang terjadi pada pengadaan jasa di Pemkab Pekalongan.
Perkembangan terbaru menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah. Penyelidikan yang melibatkan saksi dari kalangan swasta seperti manajer butik mewah menandakan pendekatan menyeluruh dalam mengusut aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan