Media Kampung – Iran meningkatkan pengawasan militernya di Selat Hormuz dengan memperluas klaim wilayah yang kini mencakup lebih dari 22 ribu kilometer persegi. Langkah ini menjadikan Iran mengontrol sebagian perairan Oman dan Uni Emirat Arab (UEA) melalui kebijakan baru yang ketat.
Dalam kebijakan tersebut, Teheran membentuk badan khusus bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA) yang bertugas mengatur semua aktivitas transit kapal di Selat Hormuz. Setiap kapal yang ingin melintas wajib mengajukan izin resmi dan berkoordinasi dengan otoritas Iran sebelum melakukan perjalanan.
Selain itu, Iran mulai menerapkan biaya transit bagi kapal yang melewati jalur strategis ini. Beberapa kapal dilaporkan membayar hingga dua juta dolar AS untuk sekali pelayaran. Iran mengklaim bahwa pengelolaan Selat Hormuz dapat menghasilkan pendapatan tahunan mencapai 100 miliar dolar AS.
Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari beberapa negara di kawasan, terutama Abu Dhabi, yang menyebut klaim Iran sebagai tidak berdasar dan menolak pengenaan biaya tersebut. Amerika Serikat dan sekutunya juga menolak klaim Iran dan mendesak kapal internasional untuk tidak mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Teheran.
Ketegangan ini menambah dinamika geopolitik di kawasan Teluk yang sudah menjadi titik strategis jalur perdagangan minyak dunia. Penguatan kontrol Iran atas Selat Hormuz berpotensi memengaruhi arus perdagangan dan keamanan maritim di wilayah tersebut.
Hingga kini, belum ada langkah diplomatik signifikan yang menengahi konflik klaim ini, sementara Iran terus menegakkan aturan baru melalui PGSA. Negara-negara barat dan mitra internasional terus mengawasi perkembangan situasi di Selat Hormuz dengan cermat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan